Pemkot Bitung Sulawesi Utara Rampungkan Perubahan Kebijakan Umum-PPAS dan RKA 2023

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG – Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, angkat bicara terkait penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Selain itu, ada perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, yang telah dia tandatangani bersama pimpinan DPRD Kota Bitung, di sidang paripurna DPRD Bitung, belum lama ini. 

“Perubahan kebijakan umum PPAS tahun anggaran 2022, yang disepakati telah melalui proses pembahasan antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah tentunya telah dilaksanakan dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hengky, Jumat (2/9/2022).

Menurut Hengky, Pemerintah Kota Bitung mengapresiasi kinerja pihak DPRD Kota Bitung melalui Badan Anggaran (Banggar), yang sudah merespon dengan baik penyampaian rancangan berubahan kebijakan umum APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022.

Respon positif yang dimaksud adalah dengan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pembahasan antara badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Bitung menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung yang telah melakukan pembahasan bersama. 

Baca juga: Maraknya Kriminalitas di Manado Sulawesi Utara Jadi Pertimbangan Operasional Tempat Hiburan 24 Jam

Baca juga: Raudhatul Athfal se-Minut Kunjungi Kantor Basarnas Manado, Para Siswa Antusias Dapat Materi 

Di tempat terpisah, selama dua hari pemerintah kota Bitung melaksanakan kegiatan verifikasi dan review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun anggaran 2023.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah (KPD) dan mengikutsertakan PPTK atau pejabat yang menyusun/mengimput RKA SKPD T.A 2023.

Kegiatan yang di buka oleh Pj Sekda Kota Bitung, Ignatius Rudy Theno, mengatakan kegiatan itu sangat penting dan strategis guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Persngkat Daerah (SKDP) tahun anggaran 2023.

Serta memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran atau hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian sehingga prinsip-prinsip transparansi , efesien, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai.

Untuk mendukung sistem pengganggaran dan pendanaan yang termuat dalam program dan kegiatan maka diperlukan perencanaan yang berbasis program prioritas yang termuat dalam rpjmd yang dinilai efesiensi dan efektivitas yang dapat mendukung visi dan misi kepala daerah sampai dengan tahun 2024.

“Dengan demikian perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan pendanaan melalui program dan kegiatan untuk mencapai bitung kota digital yang indikatornya menyediakan informasi mengenai sasaran yang dituju dalam penyelenggaraan pemerintah akan terwujud,” kata Pj Sekda Kota Bitung Rudy Theno.

Baca juga: Pj Bupati Bolaang Mongondow Serahkan Bantuan Bagi 6 Desa Terdampak Banjir di Dumoga Sulawesi Utara

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Hotman Paris Tolak Tawaran Jadi Penasehat Hukum Ferdy Sambo, Saya Tidak Bisa

Namun menurut Sekda Kota Bitung, di lapangan masih dijumpai kondisi di mana program yang dilaksanakan tidak diikuti dengan hasil yang nyata. 

Pengeluaran pemerintah dan pelaksanaan program/kegiatan tidak selalu diikuti dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. 

Kondisi tersebut salah satunya disebabkan program/ kegiatan yang dilaksanakan tidak selaras dan mendukung pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.