Breaking News
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Brigadir J Tewas

Mahfud MD Sebut Fadil Imran Kena Prank Seperti Kompolnas, LPSK dan Komnas HAM, Adegan Peluk Disoroti

Komisi III DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Mahfud MD singgung tentang Fadil Imran.

Editor: Tirza Ponto
Kolase Tribun Manado/ Tangkapan Layar Kompas TV
Mahfud MD Sebut Fadil Imran Kena Prank Seperti Kompolnas, LPSK dan Komnas HAM, Adegan Peluk Disoroti 

Fadil Imran memberi dukungan kepada Irjen Ferdy Sambo terkait kasus polisi tembak polisi yang terjadi di rumah dinasnya di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Momen keduanya saat bertemu terekam dalam video berdurasi 24 detik yang beredar di media sosial.

Terlihat, kedatangan Irjen Fadil Imran disambut langsung Irjen Ferdy Sambo.

Keduanya bersalaman dan langsung berpelukan. Raut wajah Ferdy Sambo terlihat sedih.

Irjen Ferdy Sambo tak kuasa menahan air mata dan menangis di pundak Fadil Imran.

Fadil Imran kemudian mengelus kepala Irjen Sambo.

Lalu Fadil beberapa kali menepuk-nepuk dan mengelus pundak Ferdy Sambo yang terus menangis.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo diusulkan dinonaktifkan

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengusulkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk dinonaktifkan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Benny menambahkan dirinya meminta agar penanganan kasus Brigadir J ini diambil alih oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD.

Baca juga: Akhirnya Terungkap Hasil Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J Bisa Ungkap Berapa Eksekutor Kasus ini

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman meminta agar Kapolri dinon-aktifkan dan digantikan sementara dengan Kemenko Polhukam. Hal ini disampaikannya dalam rapat Komisi III dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK pada Senin (22/8/2022). Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri dinonaktifkan dalam penanganan kasus Brigadir J. Ia menilai lantaran publik telah dibohongi dalam kasus ini.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman meminta agar Kapolri dinon-aktifkan dan digantikan sementara dengan Kemenko Polhukam. Hal ini disampaikannya dalam rapat Komisi III dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK pada Senin (22/8/2022). Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri dinonaktifkan dalam penanganan kasus Brigadir J. Ia menilai lantaran publik telah dibohongi dalam kasus ini. (YouTube TV Parlemen)

"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," katanya dalam rapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK yang ditayangkan TV Parlemen, Senin (22/8/2022).

Benny beralasan dirinya meminta pengambilalihan tersebut karena masyarakat telah dibohongi oleh Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J.

Dirinya mencontohkan dengan keterangan pers yang diungkapkan saat pertama kali adalah terjadi baku tembak antara Brigadir J dengan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E.

Hanya saja setelah publik menyoroti lebih jauh dan keluarga Brigadir J menilai ada kejanggalan, Polri membentuk Tim Khusus dan menemukan perbedaan di mana yang terjadi adalah pembunuhan berencana.

"Kita enggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan publik. Publik ditipu juga kita kan. Kita tanggapi ternyata salah jadi publik dibohongi oleh polisi," jelas Benny.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved