Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Vladimir Putin Ancam Joe Biden, Tak Usah Ikut Campur Urusan Invasi Rusia ke Ukraina, Ini Akibatnya

Tak hanya itu, ia menilai Amerika Serikat juga sudah terlalu banyak ikut campur terhadap negara lain yang sedang berkonflik.

Editor: Alpen Martinus
KOLASE SPUTNIK & AFP/SAUL LOEB
Akhirnya terungkap alasan Presiden Rusia Vladimir Putin tak pernah mau mengakui Joe Biden sebagai Presiden AS. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rusia beri peringatan keras ke Amerika Serikat lantaran dianggap terlalu banyak ikut campur soal Ukraina.

Vladimir Putin menilai keterlibatan Amerika Serikat sudah sangat jauh.

Tak hanya itu, ia menilai Amerika Serikat juga sudah terlalu banyak ikut campur terhadap negara lain yang sedang berkonflik.

Baca juga: Vladimir Putin Dapat Ancaman Akan Disantet Pengikut Yahudi Kuno Jika Serang Kota Dnepr Ukraina

Simak video terkait :

 Amerika Serikat selalu hadir saat terjadi konflik di negara lain.

Bahkan kerap juga dituding bahwa Amerika lah yang kerap memicu konflik di negara lain.

Kelakuan Amerika Serikat ini kemudian mendapat peringatan dari Rusia.

Rusia mengingatkan pihak Gedung Putih akhir-akhir ini kerap muncul di tengah konflik negara lain.

Baca juga: Amerika Serikat Tingkatkan Perdagangan dengan Taiwan, Akan Lewati Selat Taiwan


Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin.(AFP)

Bahkan dinilai selalu ikut campur urusan negara lain khususnya negara-negara memiliki senjata nuklir.

“Hari ini, Amerika Serikat terus bertindak tanpa memperhatikan keamanan dan kepentingan negara lain, yang berkontribusi pada peningkatan risiko nuklir,” kata kedutaan  Rusia di AS dalam sebuah pernyataan di saluran Telegramnya.

“Langkah-langkah [AS] untuk lebih terlibat dalam konfrontasi hibrida dengan Rusia dalam konteks krisis Ukraina penuh dengan eskalasi yang tidak terduga dan bentrokan militer langsung dengan kekuatan nuklir.”

Dikutip oleh Russia Today, kedutaan mencatat bahwa Washington baru-baru ini menarik diri dari dua perjanjian pengendalian senjata utama, Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak Menengah 1987, yang melarang kelas-kelas tertentu dari rudal darat, dan Perjanjian 1992 tentang Open Skies, yang memungkinkan penerbangan pengawasan di atas wilayah masing-masing.

Baca juga: Pantas Joe Biden Khawatir Diancam Bankir, Ternyata Ini yang Terjadi di Wall Street

Kedutaan mendesak AS untuk “melihat lebih dekat pada kebijakan nuklirnya sendiri daripada membuat tuduhan tidak berdasar terhadap negara-negara yang pandangan dunianya tidak sesuai dengan pandangan Amerika.”

“Negara kami dengan setia memenuhi kewajibannya sebagai negara senjata nuklir dan melakukan segala upaya untuk mengurangi risiko nuklir,” kata para diplomat.

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved