Minahasa Sulawesi Utara

Bupati Royke Roring Serahkan SK Kepada 158 PPPK dan 14 CPNS di Minahasa Sulawesi Utara

Bupati Minahasa Royke Octavian Roring menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada 158 Pegawai

Penulis: Mejer Lumantow | Editor: Chintya Rantung
Ist
Bupati Minahasa Royke Octavian Roring menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada 158 Pegawai dan 14 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Aula Benteng Moraya Tondano, Jumat (5/8/2022). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bupati Minahasa Royke Octavian Roring menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada 158 Pegawai dan 14 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Aula Benteng Moraya Tondano, Jumat (5/8/2022).

Dalam penyerahan SK tersebut, Bupati Royke Roring berpesan kepada P3K dan CPNS agar menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tentu harapannya bisa menjalankan tugas, baik itu di bidang pendidikan maupun tenaga kesehatan," pesan Bupati

Bupati juga menyampaikan Selamat kepada para pegawai P3K dn CPNS yang sudah terpilih menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Minahasa.

"Kalian harus bersyukur, begitu banyak orang yang ingin seperti kalian tapi belum berkesempatan mendapatkannya. Inilah kalian, orang-orang terbaik yang akan turut membangun Kabupaten Minahasa semakin hebat," ujar Royke Roring.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa, Drs Moudy Leonhard Pangerapan MAP mengatakan, khusus P3K di kontrak selama 5 tahun.

"Khusus PPPK, dilakukan penandatangan kerja sama selama 5 tahun. Dan selama melaksanakan tugas dengan baik, maka akan diperpanjang kembali kontraknya. Jika tidak, kontraknya tidak diperpanjang," tegas Pangerapan.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Minahasa, Tommy Wuwungan SPd MM menegaskan, selama bertugas di sekolah masing-masing. Tenaga pendidik atau guru tidak bisa minta mutasi.

"Setelah menjalankan tugas, tidak ada yang minta untuk mutasi. Jika ada yang minta mutasi, langsung diberhentikan secara terhormat," tandas Wuwungan.

Diketahui, 158 PPPK terdiri dari Guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan 14 CPNS, merupakan tenaga kesehatan yang berprofesi dokter. (Mjr)

Baca juga: Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw Beri 2 Catatan ke Perangkat Daerah

Baca juga: Jenderal Listyo Sigit Tindaklanjuti Arahan Presiden Jokowi Terkait Pengungkapan Tewasnya Brigadir J

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved