Kasus Tewasnya Ajudan Kadiv Propam, Jadi Ujian untuk Polri Pertahankan Kepercayaan Publik

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diketahui saat ini Polri tengah jadi perhatian publik karena kasus baku tembak di rumah dinas Kadiv Propam.

Baku tembak Brigadir J dan Bharada E jadi ujian untuk Polri.

Hal ini untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap Polri.

Baca juga: Manado HUT ke-399, Pemerintah Kota Masih Banyak Pekerjaan Rumah, Berikut Penjelasan Pengamat

Baca juga: Marah Decoder CCTV Diganti Usai Baku Tembak, Seno Sukarto Kesal Tak Dianggap: Saya Ini Jenderal Loh

Baca juga: Ketua RT Irjen Sukarto Kesal Tak Ada yang Lapor Brigadir J Tewas Ditembak Bharada E, CCTV Diganti

Latar belakang peristiwa polisi tembak polisi di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo hingga kini masih menjadi misteri.

Hal ini tak lepas karena adanya kejanggalan penanganan dan masih sumirnya penyebab yang melatarbelakangi peristiwa yang terjadi di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022) itu.

Dari kejadian ini, Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, tewas setelah ditembak oleh Bharada E.

Kejanggalan tersebut juga diamini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Karena kejanggalan itu pula, Mahfud meminta supaya penanganan kasus ini tak bisa dilakukan secara mengalir begitu saja.

“Kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas, hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya,” kata Mahfud dikutip dari akun Instagram-nya, @mohafudmd, Rabu (13/7/2022).

Foto : Kasus baku tembak Brigadir J dan Bharada E di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri. (Kolase Dok. Handout)

Mahfud menyatakan, kasus penembakan sesama anggota Korps Bhayangkara ini menjadi pertaruhan kredibilitas Polri dan pemerintah.

Mengingat Polri selalu meraih penilaian positif dari masyarakat sebagaimana laporan sejumlah lembaga survei setahun belakangan ini.

“Kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan dalam kasus ini. Sebab dalam lebih dari setahun terakhir Polri selalu mendapat penilaian atau persepsi positif yang tinggi dari publik sesuai hasil berbagai lembagai survai,” ujar Mahfud.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 18-24 Mei 2022, lembaga penegak hukum paling dipercaya publik adalah Polri dengan tingkat kepercayaan 66,6 persen, disusul Kejaksaan Agung dengan capaian 60,5 persen, dan pengadilan dengan presentase 51,1 persen. Sedangkan KPK ada di peringkat paling akhir dengan tingkat kepercayaan publik hanya 49,8 persen.