Susi Pudjiastuti Dianggap Pantas Jadi Capres 2024, KOPISUSI Lahir dan Ungkap Alasan

Sedangkan peserta yang hadir lanngsung dalam kegiatan tersebut tercatat sekitar 128 orang yang di antaranya berasal dari Jakarta, Bandung, Lampung, Makassar, dan Kepulauan Sangihe.

Ia mengatakan gerakan tersebut merupakan murni relawan yang mendanai kegiatannya secara sukarela dari anggotanya.

"Kita murni relawan, jadi tidak ada dibiayai oleh siapapun, termasuk dari Ibu Susi," kata Virawati.

Saat ini, kata dia, gerakan KOPISUSI masih berbentuk gerakan moral untuk mengenalkan Susi sebagai Calon Presiden alternatif pada Pilpres 2024 mendatang.

Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan apabila gerakan tersebut nantinya akan menjadi gerakan politik.

"Kalau ke depannya memungkinkan, kenapa tidak?" kata dia.

Virawati mengatakan relawan KOPISUSI tidak akan sampai sejauh membuka komunikasi dengan partai politik terkait tujuannya mengusung Susi menjadi Capres pada 2024.

"Kita tidak sampai sejauh itu. Kami lebih ke gerakan moral untuk mengajak memperbaiki kondisi Indonesia saat ini," kata dia.

Ia mengatakan saat ini sudah dua wilayah yang mendeklarasikan untuk mendukung Susi menjadi Calon Presiden pada 2024 mendatang yakni Tangerang dan Jakarta.

Ke depan, ia mengatakan relawan KOPISUSI di Wonogiri dan daerah lainnya juga akan mendeklarasikan hal serupa.

"Rencananya ada Wonogiri, tapi kita masih menyesuaikan dengan timingnya Bu Susi dan relawan sendiri," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbicara mengenai aturan Presidential Threhshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden hingga oligarki.

Susi mengatakan PT telah mengkooptasi keinginan masyarakat untuk mengajukan sosok calon presiden yang diinginkan atau disukai.

Selain itu, ia mengatakan sampai saat ini kenyataannya tidak ada partai peserta Pemilu sebelumnya di Indonesia yang mengajukan judicial review terkait aturan PT ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, lanjut dia, aturan yang dibuat hanya membolehkan gugatan tersebut diajukan oleh partai peserta pemilu sebelumnya.