Wali Kota Bitung Maurits Mantiri Suport Langkah KSP Kepemimpinan Moeldoko

Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung Sadat Minabari, menerangkan saat ini di kota Bitung untuk stasium pengisian nelayan (SPN) ada tiga dua di dalam kawasan pelabuhan dan satu di Naemundung Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga kota Bitung.

Sadat jelaskan, klasifikasinya dibawah 30 GT dan di Bitung sendiri ada sekitar 250 kapal sesuai dengan yang mengurus rekomendasi BBM subsidi jenis solar di Dinas Perikanan Kota Bitung.

“Kota Bitung justru minta tambah karena kauota, kebutuhan dan ketersediaan tidak seimbang, pasokan 684 ribu kilo liter (KL) per bulan, minta penambahan sekitar 60 persen,” jelas Sadat Minabari.

Permintaan penambahan pasokan BBM subsidi jenis solar, merupakan permohonan dan permintaan dari para nelayan skala kecil di Kota Bitung.

Selain itu, dari data dan informasi para nelayan menyampaikan penggunaan BBM subsidi jenis solar untuk melaut, habis dipakai da waktu dua pekan.

Sebelumnya, pemerintah kota Bitung melalui Penjabat Sekda Kota Bitung Rudy Theno, melakukan rapat dengan Tenaga ahli utama bidang Energi Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian I, Hageng Nugroho.

Terkait kota Bitung satu diantara enam pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia akan menjadi pilot project penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan skala kecil.

Pemerintah Kota Bitung dibawah kepemimpinan Wali kota Maurits Mantiri dan Wakil Walikota Hengky Honandar telah melakukan rapat koordinasi dengan Kantor staf presiden, dengan llima pemerintah daerah lainnya, BPH Migas, DJPT dan PT Pertamina Patra Niaga.

Dimana Kota Bitung mengusulkan untuk penambahan kuota solar bersubsidi, karena kuota saat ini lebih kecil dari jumlah yang dibutuhkan.

Menurut Pj Sekda Bitung Rudy Theno, substansi kesepakatan bersama dalam rangka integrasi dan sinkronasi data Kusuka dengan Aplikasi My Pertamina.

Untuk identifikasi pengguna solar bersubsidi khusus nelayan atau pelaku usaha kecil menengah sektor perikanan dan kelautan.

“Tujuannya untuk pengendalian kuota berdasarkan rekomendasi, dalam jangka waktu tertentu agar tidak over-kuota serta agar subsidi BBM untuk nelayan lebih tepat sasaran,” tandasnya.(crz)