Berita Bitung

Wali Kota Bitung Maurits Mantiri Suport Langkah KSP Kepemimpinan Moeldoko

Penyederhanaan Prosedur Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan.

Tribun Manado/Christian Wayongkere
Wali Kota Bitung Maurits Mantiri bersama Kepala Staf Presiden RI Jendral TNI (Purn) Moeldoko, Deputi I KSP Febry Tetelepta 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Bitung - Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM menandatangai kesepakatan bersama, tentang Penyederhanaan Prosedur Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan.

Penandatangan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) Kantor Staf Presiden (KSP) di Marriot Harbour Bay kota Batam, Provinsi Kepulaan Riau, Jumat (24/6/2022).

Selain wali kota Bitung, penandatanganan juga dilakukan oleh gubernur Kepulauan Riau, wali kota Medan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cilacap.

Disaksikan oleh Kepala staf Presiden RI Jendral TNI (Purn) DR Moeldoko.

Sebelum melakukan penandatanganan, para kepala daerah serta perwakilannya mendengarkan penyampaian penting dari Kepala Staf Presiden RI Jendral TNI (Purn) Moeldoko.

Dan mengikuti penyampaian paparan, untuk pembahasan Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan agar Tepat Sasaran, disampaikan oleh Tim Kedeputian I KSP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi serta PT Pertamina Patra Niaga.

Wali kota Bitung l Maurits Mantiri, sangat mensuport penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional, melalui metode daerah melakukan indentifikasi dan meterisasi.

“Program ini menurut hemat kami, tidak begitu sulit apalagi di era digital saat ini. Bisa ada gambaran kapalnya, pemilik dan nelayannya siapa. Kemudian nomor kapal termasuk kartu nelayan bisa di sinkronkan semua lewat peogram ini,” kata Murits Mantiri, Jumat (24/6/2022).

Lanjut Maurits, dari datang yang dihimpun saat ini di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) baru 18 persen yang tersalur belum maksimal tersalurkan ke nelayan.

Sehingga melakui kesempatan itu, menurut Maurits harus ada solusi atau cara bantu para nelayan melalui pendataan kartu nelayan dan aplikasi agar bisa diliat dan ketahui.

Sehingga penyaluran dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong atau holokrasi.

“Harapan kami tentunya dengan di lakukannya pendantangan ini semua permasalahan jenis bbm tertentu (JBT) solar bagi melayan ini dapat terselesaikan,” kata dia.

Rapat Koordinasi tersebut juga diikuti Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Day Mineral Republik Indonesia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved