Wali Kota Bitung Maurits Mantiri Suport Langkah KSP Kepemimpinan Moeldoko

TRIBUNMANADO.CO.ID, Bitung - Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM menandatangai kesepakatan bersama, tentang Penyederhanaan Prosedur Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan.

Penandatangan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) Kantor Staf Presiden (KSP) di Marriot Harbour Bay kota Batam, Provinsi Kepulaan Riau, Jumat (24/6/2022).

Selain wali kota Bitung, penandatanganan juga dilakukan oleh gubernur Kepulauan Riau, wali kota Medan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cilacap.

Disaksikan oleh Kepala staf Presiden RI Jendral TNI (Purn) DR Moeldoko.

Sebelum melakukan penandatanganan, para kepala daerah serta perwakilannya mendengarkan penyampaian penting dari Kepala Staf Presiden RI Jendral TNI (Purn) Moeldoko.

Dan mengikuti penyampaian paparan, untuk pembahasan Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan agar Tepat Sasaran, disampaikan oleh Tim Kedeputian I KSP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi serta PT Pertamina Patra Niaga.

Wali kota Bitung l Maurits Mantiri, sangat mensuport penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional, melalui metode daerah melakukan indentifikasi dan meterisasi.

“Program ini menurut hemat kami, tidak begitu sulit apalagi di era digital saat ini. Bisa ada gambaran kapalnya, pemilik dan nelayannya siapa. Kemudian nomor kapal termasuk kartu nelayan bisa di sinkronkan semua lewat peogram ini,” kata Murits Mantiri, Jumat (24/6/2022).

Lanjut Maurits, dari datang yang dihimpun saat ini di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) baru 18 persen yang tersalur belum maksimal tersalurkan ke nelayan.

Sehingga melakui kesempatan itu, menurut Maurits harus ada solusi atau cara bantu para nelayan melalui pendataan kartu nelayan dan aplikasi agar bisa diliat dan ketahui.

Sehingga penyaluran dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong atau holokrasi.

“Harapan kami tentunya dengan di lakukannya pendantangan ini semua permasalahan jenis bbm tertentu (JBT) solar bagi melayan ini dapat terselesaikan,” kata dia.

Rapat Koordinasi tersebut juga diikuti Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Day Mineral Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kepala/Ketua Komite, Badan Usaha Milk Negara danDirektur Utama PT Pertamina Patra Niaga (Persero).

Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung Sadat Minabari, menerangkan saat ini di kota Bitung untuk stasium pengisian nelayan (SPN) ada tiga dua di dalam kawasan pelabuhan dan satu di Naemundung Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga kota Bitung.

Sadat jelaskan, klasifikasinya dibawah 30 GT dan di Bitung sendiri ada sekitar 250 kapal sesuai dengan yang mengurus rekomendasi BBM subsidi jenis solar di Dinas Perikanan Kota Bitung.

“Kota Bitung justru minta tambah karena kauota, kebutuhan dan ketersediaan tidak seimbang, pasokan 684 ribu kilo liter (KL) per bulan, minta penambahan sekitar 60 persen,” jelas Sadat Minabari.

Permintaan penambahan pasokan BBM subsidi jenis solar, merupakan permohonan dan permintaan dari para nelayan skala kecil di Kota Bitung.

Selain itu, dari data dan informasi para nelayan menyampaikan penggunaan BBM subsidi jenis solar untuk melaut, habis dipakai da waktu dua pekan.

Sebelumnya, pemerintah kota Bitung melalui Penjabat Sekda Kota Bitung Rudy Theno, melakukan rapat dengan Tenaga ahli utama bidang Energi Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian I, Hageng Nugroho.

Terkait kota Bitung satu diantara enam pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia akan menjadi pilot project penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan skala kecil.

Pemerintah Kota Bitung dibawah kepemimpinan Wali kota Maurits Mantiri dan Wakil Walikota Hengky Honandar telah melakukan rapat koordinasi dengan Kantor staf presiden, dengan llima pemerintah daerah lainnya, BPH Migas, DJPT dan PT Pertamina Patra Niaga.

Dimana Kota Bitung mengusulkan untuk penambahan kuota solar bersubsidi, karena kuota saat ini lebih kecil dari jumlah yang dibutuhkan.

Menurut Pj Sekda Bitung Rudy Theno, substansi kesepakatan bersama dalam rangka integrasi dan sinkronasi data Kusuka dengan Aplikasi My Pertamina.

Untuk identifikasi pengguna solar bersubsidi khusus nelayan atau pelaku usaha kecil menengah sektor perikanan dan kelautan.

“Tujuannya untuk pengendalian kuota berdasarkan rekomendasi, dalam jangka waktu tertentu agar tidak over-kuota serta agar subsidi BBM untuk nelayan lebih tepat sasaran,” tandasnya.(crz)