DOB Papua
Gubernur Lukas Enembe Dinilai Khianati Rakyatnya Sendiri, Disebut Tak Punya Moral Setujui DOB Papua
Gubernur Lukas Enembe dinilai mengkhianati rakyat Papua setelah setuju dengan rencana DOB Papua dari pemerintah pusat. Disebut tak memiliki moral.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - "Bapak Lukas tidak memiliki moral atas rakyat papua. Kenapa saya katakan demikian, telah terbukti di akhir masa jabatannya, ia mendukung pemekaran tujuh provinsi baru di Papua," kata pihak Asosiasi Mahasiswa Pegunungan tengah Papua se-Indonesia ( AMPTPI ).
AMPTPI menilai Gubernur Papua Lukas Enembe telah mengkhianati dan tidak memiliki moral atas aspirasi rakyat Papua
Penilaian AMPTPI tersebut menyusul pernyataan Lukas Enembe yang mendukung pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi.
Padahal sebelumnya, Lukas Enembe dengan tegas menolak DOB Papua.
Penegasan Lukas Enembe ini disampaikan saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Jumat (17/6/2022).
"Semenjak Lukas Enembe jadi Gubernur selalu kontroversial dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan tengah Papua Se-Indonesia ( AMPTPI ), Ambrosius Mulait, Selasa (21/6/2022).
Diketahui, ada tiga Daerah Otonomi Baru ( DOB ) yang hendak dibentuk di tanah Papua; yaitu provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan.
Kata Mulait, seorang kepala daerah punya peranan penting mengamanankan rakyatnya, bukan meminta sesuatu yang lebih dari Pemerintah Pusat.
"Bapak Lukas tidak memiliki moral atas rakyat papua. Kenapa saya katakan demikian, telah terbukti di akhir masa jabatannya,
ia mendukung pemekaran tujuh provinsi baru di Papua," katanya.
Menurutnya Mulait, orang nomor satu di Papua itu sangat sadar akan jumlah penduduk Papua sebanyak 2,1 juta jiwa.
"Jumlah populasi orang Papua tersebut Lukas umumkan pada 2021, pasca PON XX Papua dengan dalil orang Papua menuju genosida."
"Jumlah penduduk yang disampaikan benar adanya, tetapi Lukas Enembe malah ambil bagian dalam mengusulkan tujuh daerah pemekaran provinsi baru di Papua," katanya.
Karena itu, Mulait dan barisannya mengutuk tindakan Lukas Enembe atas pemekaran wilayah Papua.
"Dia (Lukas Enembe) tidak sadar bahwa di Papua itu kepemilikan tanah bukan perseorangan.
