Breaking News
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

DOB Papua

Gubernur Lukas Enembe Dinilai Khianati Rakyatnya Sendiri, Disebut Tak Punya Moral Setujui DOB Papua

Gubernur Lukas Enembe dinilai mengkhianati rakyat Papua setelah setuju dengan rencana DOB Papua dari pemerintah pusat. Disebut tak memiliki moral.

Editor: Frandi Piring
Istimewa
Gubernur Lukas Enembe Dinilai Khianati Rakyatnya Sendiri, Disebut Tak Punya Moral Setujui DOB Papua. 

Tetapi ia selaku Gubernur abaikan aspirasi ribuan orang rakyat West Papua yang turun jalan tolak kebijakan DOB dan Otsus," tandasnya.

Mulait menambahkan, setidaknya Lukas Enembe harus berpikir, Papua bukan tanah kosong.

Lukas Enembe Dulu Menolak: "Saya suruh tolak"

Gubernur Papua Lukas Enembe akhirnya angkat bicara soal rencana pemerintah pusat melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.

Lukas Enembe secara tegas menolak rencana pemekaran DOB di Provinsi Papua.

Sebagaimana, rencana memekarkan tanah Cenderawasih ini terus memantik reaksi berbagai kalangan, baik yang setuju maupun yang menolak DOB di Papua.

Keterangan penolakan tersebut disampaikan melalui video singkat yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Sabtu (28/05/2022) malam.

"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan.

Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas dalam video tersebut.

Sikap tersebut disampaikan Lukas Enembe saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.

Pada kesempatan itu, dia juga mengaku heran, terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang tiba-tiba muncul dan terus memancing perdebatan banyak kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.

“Sebenarnya ( rencana DOB ) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.

Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.

"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.

Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu. Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dan selama ini masih menggantungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved