Sulawesi Utara

Kepala DP3A Sulut Kartika Devi Tanos Gandeng Lintas Instansi,Perkuat Jejaring Perlindungan Perempuan

DP3A Sulut menggandeng instansi Polri, Kejaksaan, Imigrasi, BP2MI, Angkasa Pura, Pelindo, hingga aktivis perempuan.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Handhika Dawangi
Tribun Manado/Ryo Noor
Pemprov Sulut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulut menggelar Rapat Kordinasi bersama lintas instansi di Hotel Grand Whiz, Kota Manado, Selasa (7/6/2022). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemprov Sulut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulut menggelar Rapat Kooinasi bersama lintas instansi di Hotel Grand Whiz, Kota Manado, Selasa (7/6/2022).

DP3A Sulut menggandeng instansi Polri, Kejaksaan, Imigrasi, BP2MI, Angkasa Pura, Pelindo, hingga aktivis perempuan.

Kepala DP3A Sulut, dr Kartika Devi Tanos mengatakan, rapat koordinasi ini untuk memperkuat jejaring antar Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan. Baik lintas daerah, maupun instansi.

Perempuan hingga saat ini masih menghadapi persoalan kekerasan baik fisik, psikis, psikologi, bahkan ekonomi.

"Hampir setiap hari kekerasan terhadap perempuan, pelecehan, trafficking sampai pembunuhan muncul pemberitaan media," kata Sekretaris TP PKK Provinsi Sulut ini.

Kasus kekerasan pun modusnya makin beragam, saat ini ada pula kekerasan secara online. Perempuan dirundung di media sosial.

Provinsi Sulut saat ini memiliki sekitar 2,6 juta penduduk, di mana 49 persennya perempuan.

Data Simfoni terkait kekerasan terhadap perempuan, di Sulut hingga Mei 2022 ada sebanyak 281 korban.

Sementara data kasus yang itangami Unit Teknis, hingga 6 Juni 2022 sebanyak 116 kasus.

''Faktanya perempuan masih jadi objek kekerasan, baik perempuan dewasa dan perempuan anak," kata Mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Sulut ini.

Sebab itu, DP3A Sulut merasa perlu melakukan penguatan jejaring karena kata dr Kartika Devi Tanos, tidak mungkin DP3A Sulut bekerja sendiri.

"Tentu tidak mungkin semua dikerjakan DP3A, kita harus buat jejaring dengan instansi lain, sslain masyarakat untuk menutup kemungkinan kejadian kekerasan perempuan, sehingga perlindungan perempuan bisa menyeluruh, mengatasi ketimpangan gender, sampai pemenuhan hak perempuan," ungkap dia.

Adapun instansi yang jadi mitra DP3A sangat mumpuni bisa menangani layanan perempuan.

Semisal BP2MI, banyak perempuan yang menjadi pekerja migran di luar negeri hingga para pekerja perempuan ini harus mendapat perlindungan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved