Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

DOB Papua

Filep Karma: 'Tidak Ada Jalan Lain, Papua Harus Merdeka', Papua Termiskin di Indonesia

Aktivis Perjuangan Papua Merdeka, Filep Karma menyoroti soal DOB Papua. Singgung pemerintah dan kondisi wilayah Papua saat ini.

Editor: Frandi Piring
BBC Indonesia/YULIANA LANTIPO
Filep Karma sebut Tidak Ada Jalan Lain, Papua Harus Merdeka dan Papua Termiskin di Indonesia. 

Menyoroti hal tersebut, tokoh perjuangan Papua Filep Karma melihat pemekaran daerah otonomi baru (DOB) hanya akan menambah daftar kemiskinan di Bumi Cenderawasih.

"Papua dan Papua Barat saja sudah miskin. Dampak positif pemekaran bagi saya hanyalah ilusi semata," kata Filep Karma kepada Tribun-Papua.com, Selasa (31/5/2022).

Mantan tahanan politik (tapol) ini pun berkeyakinan DOB tak bakal terlaksana mengingat gelombang penolakan di beberapa daerah.

"Semoga Pemerintah Pusat bisa melihat ini sehingga dapat memutuskan dengan bijak, sesuai aspirasi masyarakat Papua secara mayoritas yang menolak DOB," ujarnya.

"Apakah saat ini masyarakat membutuhkan pemekaran dan bagaimana masyarakat bisa didengar," sambungnya.

Untuk itu, dirinya berharap para kepala daerah yang saat ini mendukung adanya DOB untuk lebih bijak mementingkan kepentingan masyarakat.

"Tolong pakai hati melihat Papua," kata Filep Karna.

Tanpa adanya pemekaran, kata Filep Karma, masyarakat Papua bisa hidup bahagia di atas tanah dan negerinya sendiri.

"Tidak ada urgensi atau alasan yang kuat diharuskan pemekaran untuk saat ini dan nanti bagi Papua," tegasnya.

Kata Menko Polhukam Mahfud MD soal DOB Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan rencana pembentukan DOB baru di Papua terus berjalan.

Lebih jauh, Mahfud mengatakan, adanya pihak yang suka atau tidak dengan DOB di Papua, merupakan hal biasa.

"Bagi pemerintah DOB itu jalan. Bahwa ada yang suka, ada yang tidak itu biasa saja. UU apapun bukan hanya DOB, kalau anda mau lihat yang tidak setuju, ya ada yang tidak setuju," kata Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).

Kata Mahfud, Surat Presiden (Surpres) mengenai Rancangan Undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sudah diserahkan ke DPR.

Dia melanjutkan, saat ini sudah ada deklarasi dari sejumlah bupati di Papua yang setuju dengan rencana DOB ini.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved