Puji Kepemimpinan KPK Era Firli Bahuri, Mahfud MD Dikritik Eks Pegawai KPK

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mahfud MD mendapat kritikan oleh mantan pegawai KPK.

Diketahui hal tersebut dikarenakan Mahfud MD memuji KPK era Firli Bahuri.

Begini tanggapan dari eks pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri.

Baca juga: Polisi Dikeroyok Massa saat Amankan Penjambret, Tembakan Peringatan Diabaikan

Baca juga: Ramalan Zodiak Besok Minggu 1 Mei 2022, Kegiatan Hiburan akan Membuat Leo Santai dan Bahagia

Baca juga: Doa yang Diamalkan Nabi Syuaib AS, Permohonan Agar Diberi Keputusan yang Baik

Foto : Ketua KPK Firli Bahuri. (KOMPAS.com/ IRFAN KAMIL)

Pernyataan Menteri Koordinasi Bidang Polhukam Mahfud MD yang memuji kepimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri disebut jauh lebih baik dari era sebelumnya menuai kritik.

Satu di antaranya kritik dari Indonesia Memanggil (IM) 57+ atau para eks pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri karena dianggap tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Sebetulnya kalau Pak Mahfud MD mau bicara secara objektif banyak sekali bukti yang bicara sebaliknya," kata Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha saat dikonfirmasi, Sabtu (30/4/2022).

Praswad menyampaikan bahwa kuantitas OTT yang dilakukan oleh KPK era Firli Bahuri juga dinilai jauh lebih menurun.

Sebaliknya, sisi kualitas penegakan tindak pidana korupsi pun tidak ada kasus yang mencolok.

"Dari sisi kuantitas, OTT yang diselenggarakan oleh KPK jauh menurun dari era sebelumnya. Sedangkan, dari sisi kualitas, bisa dilihat kasus besar yang ditangani tidak ada yang signifikan," ungkap dia.

Ia menyampaikan bahwa penyidik yang memegang kasus-kasus korupsi besar pun telah dipecat oleh Firli Bahuri.

Tak hanya itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah pun terus tergerus.

"Bicara level presepsi, disemua survei, kepercayaan publik menurun secara signifikan terhadap KPK. Bahkan KPK sekarang berada dibawah penegak hukum lainnya," jelas dia.

Menurutnya, pencapaian KPK era Firli Bahuri justru banyaknya pimpinannya yang terkeja sanksi oleh Dewan Pengawas (Dewas). Mereka terkena sanksi karena dianggap melanggar etik.