Permintaan Presiden Soeharto yang Tak Terwujud Padahal Utang Negara Sudah Dikurangi, Barangnya Mahal

TRIBUNMANADO.CO.ID- Menjadi Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun membuat banyak cerita tentang kepemimpinan Soeharto.

baik dari soal negara hingga soal kehidupan pribadi Presiden ke 2 RI ini.

banyak peristiwa yang terjadi selama ia memimpin, mulai paling disukai hingga paling tak disukai.

Baca juga: Putra Soeharto Bambang Trihatmodjo Ogah Bayar Utang ke Pemerintah: Bukan Kewajiban

Kolase Soeharto dan ilustrasi pesawat kepresidenan.(TRIBUNTIMUR/ TRIBUNNEWS.COM)

Termasuk soal rencana pembelian pesawat kepresidenan yang gagal dilakukan.

Selama menjadi Presiden Republik Indonesia, rupanya ada sejumlah kisah menarik terkait Soeharto.

Satu di antaranya seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), JB Sumarlin.

Cerita tentang Soeharto itu disampaikan oleh JB Sumarlin dalam buku "Pak Harto The Untold Stories", terbitan Gramedia, tahun 2012 lalu.

Baca juga: Saya Hantam Siapa Saja Soeharto Berapi-api Tersinggung soal Supersemar Kudeta Soekarno

Dalam buku itu, JB Sumarlin menceritakan saat Soeharto meminta pembelian pesawat kepresidenan seharga 16 juta dollar AS.

Menurut JB Sumarlin, peristiwa itu terjadi pada tahun 1975.

Saat itu, Pertamina sedang mengalami krisis keuangan.

Bahkan, krisis tersebut disebutnya bisa membangkrutkan negara.

Baca juga: Ingat Supersemar? Lengserkan Soekarno, Soeharto Murka Jangan Coba-coba Saya akan Hantam Siapa Saja

Oleh karena itu, Soeharto pun menugaskan JB Sumarlin untuk menyelesaikan masalah itu.

Mendapatkan tugas itu, JB Sumarlin segera melaksanakannya.

Dia pun melakukan pengumpulan dan penyelidikan data.

Seusai melakukan pengumpulan dan penyelidikan data, JB Sumarlin segera melaporkannya kepada Soeharto.

Menurut JB Sumarlin, saat menghadapi berbagai masalah itu, Soeharto terlihat tetap tenang, dan tidak panik.

"Akhirnya beberapa beban utang Pertamina bisa dikurangi. Sejumlah proyek yang tidak utama, dihentikan. Sejumlah proyek prioritas dilanjutkan dengan biaya yang masuk akal," ungkap JB Sumarlin.

Termasuk juga semua perjanjian yang tidak sempurna, mengganggu, dan membebani anggaran keuangan negara, dinegosiasikan ulang, dan dibenahi.

"Hasilnya, nilai kontrak-kontrak perjanjian sipil dan utang dipegang, dari semula US$ 2,5 miliar bisa diperkecil jadi sekitar US$ 1 miliar. Kontrak sewa beli tanker samudera dan tanker dalam negeri yang semula membebani Pertamina US$ 3,3 miliar, dibatalkan dengan biaya US$ 260 juta," terang JB Sumarlin.

Tak hanya itu, JB Sumarlin juga menganggap Soeharto melakukan langkah tegas lainnya.

Satu di antaranya adalah pembatalan pembelian pesawat kepresidenan seharga US$ 16 juta.

"Yang minta pembatalan justru Pak Harto sendiri," jelas JB Sumarlin.

Meski demikian, menurut JB Sumarlin tidak semua langkah strategis karena banyaknya beban utang itu diungkap ke masyarakat.

"Pak Harto tidak ingin pemberitaan yang lepas kontrol justru meresahkan masyarakat dan mengganggu proses negosiasi dengan pihak-pihak di luar negeri yang bertransaksi dengan Pertamina," tandas JB Sumarlin.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com