Eks Tahanan Politik: 'Otsus Gagal, Saatnya Papua Merdeka'

Menurutnya, Amerika, Belanda dan PPB tidak tidak berpikir soal masa depan masyarakat Papua kala Perjanjian New York digelar pada 15 Agustus 1962.

"Saat itu pihak-pihak ini tidak melihat kami orang Papua sebagai manusia atau sebagai bangsa yang punya hak untuk menentukan nasib sendiri.

Seharusnya saat itu ada wakil bangsa Papua yang dilibatkan untuk duduk bersama," kesalnya.

Ia menyayangkan kebijakan tersebut. Sebab Papua masa itu sudah punya parlemen sendiri.

"Parlemen ini adalah salah satu lembaga dari sebuah negara yang akan berdiri sendiri, jadi Papua saat itu sudah punya, dan seharusnya dilibatkan dalam perundingan itu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan massa di Kota Jayapura pada Jumat (1/4/2022), mendesak DPR Papua segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengawal aspirasi rakyat soal penolakan pemekaran daerah dan otonomi khusus (Otsus).

Massa lewat koordinator demo mengutuk pejabat Provinsi Papua dan pusat yang mendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Cenderawasih.

Bahkan, massa juga menolak kue bernama Otonomi Khusus (Otsus) yang telah 20 tahun bergulir di Papua.

"Kami rakyat Papua 100 persen tolak daerah otonomi baru," kata perwakilan dari mahasiswa, Notianus Belau saat berorasi di persimpangan Buper Waena, Kota Jayapura pda Jumat (1/4/2022).

"Pejabat yang mendukung pembentukan DOB kami kutuk," sambungnya.

Natianus mengklaim, rakyat Papua dan 116 organisasi telah menandatangani petisi penolakan DOB.

Simak Profil Filep Karma di link bawah ini:

Baca juga: Sosok Filep Karma, Aktivis Papua Merdeka yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora, Anak Mantan Bupati

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com