Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

HPN

Rekomendasi dan Kesimpulan Konvensi Nasional Media Massa Saat Hari Pers Nasional 2022 di Kendari 

Peringatan HPN pada 9 Februari 2022 dengan tema Membangun Kedaulatan Nasional di Tengah Gelombang Digitalisasi Global dan Membangun Model Media Massa

Editor: Aldi Ponge
Dok. Humas HPN 2022
CEO Tribun Network, Dahlan Dahi (no 2 dari kiri) saat menjadi nara sumber di, Konvensi Nasional Media Massa bertema ‘Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan’ yang masuk dalam rangkaian HPN 2022 di Hotel Claro, Selasa (8/2/2022) 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini kesimpulan dan rekomendasi konvensi Nasional Media Massa saat Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 7-8 Februari 2022

Peringatan HPN pada 9 Februari 2022 dengan tema Membangun Kedaulatan Nasional di Tengah Gelombang Digitalisasi Global dan Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan.

Konvensi yang berlangsung selama dua hari ini mempertemukan berbagai stakeholder dari kalangan media, pemerintah, pelaku usaha di bidang digital maupun pengamat.

Konvensi media ini pada hakitatnya bertujuan memetakan persoalan sekaligus mendiskusikan jalan keluar yang dihadapi bangsa Indonesia secara keseluruhan maupun komunitas media secara khusus berkaitan dengan bagaimana mengubah tantangan yang dihadirkan oleh disrupsi digital menjadi peluang yang menguntungkan bangsa dan mempertahankan kelangsungan media sebagai pilar penting demokrasi kita.

Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 di Kendari ini menghasilkan rekomendasi berikut:

Terkait Membangun Kedaulatan Nasional di Tengah Gelombang Digitalisasi Global.

Pertama, Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 menegaskan bahwa transformasi digital yang terjadi di berbagai bidang, yakni media, fiskal, pajak, perbankan dan lain-lain telah membawa banyak manfaat dan kesempatan baru.

Namun di saat yang sama, kita melihat sejumlah permasalahan yang juga dihadirkan transformasi itu, seperti berkembangnya hoaks dan ujaran kebencian di ruang publik, potensi capital outflow dari surplus ekonomi digital, hilangnya potensi pajak dari ekonomi digital, problem ketidaksetaraaan hukum dalam industri media dan tekonologi, hingga lahirnya pengangguran jenis baru.

Situasi ini menuntut dilakukannya telaah yang mendalam tentang kemandirian. Kedaulatan digital mesti menjadi gerakan dan kesadaran bersama.

Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 mendorong negara untuk secara sistematis dan berjangka panjang merumuskan kebijakan yang mengarah pada terbangunnya kedaulatan nasional di bidang digital. Hal ini bersifat mendesak untuk melindungi kepentingan Indonesia di tengah derasnya transformasi digital yang terjadi di semua bidang. Dalam arti kepentingan ekonomi, kepentingan politik maupun kepentingan alih teknologi.

Kedua, dalam konteks kedaulatan nasional guna membangun ruang publik yang sehat, Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 merekomendasikan agar Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat kehadiran regulasi Publisher Right maupun regulasi lain yang memiliki tujuan membangun kemandirian atau kedaulatan digital.

Regulasi semacam ini merupakan upaya melindungi kepentingan nasional Indonesia menghadapi dominasi platform global dan pada saat yang sama mewujudkan kedaulatan nasional dalam membentuk ekosistem media yang mampu menjalankan peran demokratisnya secara lebih baik.

Namun perlu ditegaskan, perlu kehati-hatian agar Publisher Right dan regulasi semacamnya tidak mereduksi sisi-sisi positif digitalitasi. Pada prinsipnya, perlu dihindari regulasi berlebihan (over regulation) yang justru menghalangi optimalisasi segi-segi demokratis, deliberatif, produktif dan kreatif dari transformasi digital.

Terkait Membangun Model Media Massa Yang Berkelanjutan

Konvensi Nasional Media Massa 2022 tiba pada keyakinan bahwa keberlanjutan dalam jangka panjang media massa perlu dibangun di atas kemandirian yang kuat. Untuk itu kami mendorong komunitas pers nasional Indonesia dan pihak yang terkait mulai mengupayakan berbagai inisiatif ke arah terbangunnya kemandirian tersebut.

Pertama, pers Indonesia mesti menyeimbangkan antara model bisnis yang bertumpu pada pendapatan iklan programatik dengan model bisnis yang bertumpu pada pendapatan iklan langsung (direct sale). Keseimbangan ini diperlukan guna menghindari ketergantungan berlebihan terhadap platform global sehingga diharapkan pers nasional bertumbuh dalam kapasitas ekonominya sendiri.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved