Launching Anjungan Dukcapil Mandiri, Kepala Disdukcapil Sulut Sentil Kasus Calo dan Pungli di Bitung

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado – Kasus dugaan percaloan dan pungutan liar (pungli), di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bitung disentil oleh Lynda Watania Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Tak hanya Lynda Watania, Kadis Dukcapil KB daerah Sulut menyentil kasus itu, Maurits Mantiri Wali kota Bitung juga tak hentinya menyentil kasus yang kini masih misterius.

Masih misteriusnya kasus tersebut, karena hingga saat ini tak ada satupun pihak yang mampu mengungkap siapa pegawai atau ASN, yang menjadi diduga terlibat.

Hingga kini, tersebut hanya sampai di pemeriksaan delapan operator data kependudukan di Disdukcapil Kota Bitung, dan pengembalian uang Rp 1 juta milik Sisilia Buni (28) warga Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung.

Siapa yang mengembalikan uang itu juga masih misterius, meski belakangan disebut-sebut oknum yang mengembalikan itu adalah mantan pegawai Disdukcapil Kota Bitung yang telah pensiun.

Baik Lynda dan Maurits, menyentil kasus dugaan pungli dan calo di Disdukcapil Kota Bitung di saat pelaksanaan launching anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), serta penyerahan tanggung jawab sosial dan keuangan berkelanjutan (TJS-KB) tahun 2022 dari Bank SulutGo ke pemerintah Kota Bitung, di kantor Lurah Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan (Lesat), Jumat (21/1/2022).

“Beberapa waktu lalu sempat dihebohkan dengan adanya peristiwa di kota Bitung di Disdukcapil, terindikasi adanya pungli tapi tidak seperti itu. Nah, keberadaan mesin ADM untuk minimalisir kejadian yang bisa dilakukan oleh oknum, tidak bertanggung jawab,” kata Lynda Watania.

Dengan hadirnya mesin ADM, masyarakat didorong bersama pemerintah terapkan sistem pelayanan adminduk yang cepat, tepat dan akurat, tanpa calo serta dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Lanjut mantan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Sulut, pemerintah bersinergi bersama mensukseskan berhasilnya tertiba administrasi kependudukan di kota Bitung.

Mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), support pemerintah Kota Bitung dibantu oleh Bank SulutGo terus berupaya melakukan invasi dan kreativitas dalam mendukung tertib administrasi kependudukan di Kota Bitung.

Pihaknya sangat bangga ada mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM), bisa hadiri di Pulau Lembeh Kota Bitung, yang bertujuang untuk hadirkan kenyamanan ke masyarakat.

Pemerintah hadir lengkapi dokumen administrasi kependudukan, sebagai hak masyarakat.

Dengan hadirnya mesin ADM, masyarakat didorong bersama pemerintah terapkan sistem pelayanan adminduk yang cepat, tepat dan akurat, tanpa calo serta dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Dengan adanya mesin ADM, diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulut yang sangat menyentuh masyarakat di Pulau Lembeh.

Maurits Mantiri Wali kota Bitung, menjelaskan berbicara pelayanan, harus dimulai dengan mengurai dari cara berpikir memang mudah dan gampang.

Di lapangan aspek digitalisasi yang tengah di upayakan, harus dikawinkan dengan konsep Hybrit.

Maurits meberikan contoh, Bitung kota digital sudah terintegrasi namun jangan sampai lupa masih ada masyarakat yang notabennya belum pahami digitalisasi, seperti perangkat smart phone.

“Sehingga, bentuk pelayanan seperti ini masih saja menimbulkan praktek calo yang manfaatkan kelemahan masyarakat dalam rangka pahami apa yang orang lain sudah pahami. Hal seperti yang harus ditutupi, dengan cara musyawarah sepakat mulai dari tingkat RT. Musyawarah sepekat tingkat RT bukan musyawarah perencanaan pembangunan,” kata Maurits Mantiri.

Praktek percaloan, berpeluang dialami masyarakat yang nomaden atau berpindah-pindah tempat dan sering dijumpai di Kota Bitung.

Seperti, ada warga A yang sudah kantongi surat pindah ke daerah E namun dalam perjalanan keluarga A meminta untuk singgah ke daerah D untuk bekerja disana, sehingga warga tersebut hilang identitas tidak bisa melapor ke daerah D karena tujuannnya ke daerah E.

Nah, disinilah Maurits menantang Disdukcapil Kota Bitung untuk melihat dan menyelesaikan keadaan ini masyarakat yang nomaden karena persoalan ekonomi.

“Nah, orang-orang seperti inilah rentan jadi korban calo. Masalah seperti calo dan pungli saat ini kerap di posting ke media sosial, sehingga harus di jawab oleh pemerintah. Karena kalau tidak, warga yang kecewa, dan stigma pungli dan calo akan terus melekat,” kata dia.

Stigma tersebut, terus diupayakan pemerintah untuk diselesaikan lewat tindakan dan perbuatan serta cinta kasih.

Karena jika tidak ada pelayanan dengan tulus, meski sudah ada mesin ADM pasti masiha da calo di sekitar.

Sehingga peran lurah dan camat serta operator, lakukan antisipasi di seputar mesin ADM. Karena ketika masyarakat tidak di edukasi, terkait penggungaan mesin itu, pasti oknum calo yang akan coba menawarkan jasanya untuk mengoperasikan penggunaan mesin ADM.

“Para calo, datang ke masyarakat yang masih belum tau dan paham memakai mesin ADM. Lalu sampaikan kalau ibu suka aman nanti calo yang lalukan tapi bayar rp 50 ribu, sehingga warga jadi korban,” tambahnya.

Selain itu, dalam pelayanan public harus dibarengi dengan banyak-banyak turun ke lapangan, melihat dan mendengar, karena kalau tidak, tidak akan tau apa yang terjadi.

Berdayakan juga tenaga harian lepas (THL) di kantor kecamatan atau lurah, setiap orang bergiliran jaga dan mengatur selama lima jam sehari.

Jangan THL hanya duduk ngobrol, Maurits mewarning jika mendapati akan langsung diberi sanksi di coret statusnya sebagai THL.

Bicara tentang pelayanan, harus tegas dan jangan anggap remeh.

Tentang Bitung

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara.

Jarak dari Bitung ke Manado Ibu kota Provinsi Sulut yakni 42,4 kilometer lewat Jalan Tol Manado - Bitung, atau sekitar 50 menit ditempuh dengan kendaraan roda empat.  

Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.

Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Sudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. 

Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan luas wilayah 302,89 km⊃2; dan sebaran penduduk 730 jiwa/km⊃2;.

Saat ini Kota Bitung dipimpin Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar. (crz)

Baca juga: Peringatan Dini Besok Senin 24 Januari 2022, BMKG: Ini Daftar Kabupaten/Kota Waspada Cuaca Ekstrem

Baca juga: Ingat Duta Sheila On 7? Dulu Digilai Para Remaja, Begini Kabarnya Sekarang

Baca juga: Apa Itu Husband Stitch? Dialami Ibu Setelah Persalinan, Berikut Dampaknya