Berita Sulut

Dianggap Merusak Hutan Sulawesi, WALHI Sulut Tolak Kebijakan Mobil Listrik

Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Suluttenggo telah meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU)

Penulis: Isvara Savitri | Editor: Chintya Rantung
Ist/Dokumentasi WALHI Regional Sulawesi
WALHI Sulut Tolak Kebijakan Mobil Listrik 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Suluttenggo telah meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara pada Senin (17/1/2022).

SPKLU tersebut terletak di Kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Terkait hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulut melalui Direktur Eksekutif Theo Runtuwene memberikan respon.

Theo menganggap mobil listrik hanya menjanjikan solusi semu bagi lingkungan karena bahan baku utama pembuatan mobil listrik dianggap merusak hutan di Pulau Sulawesi.

"Akan berdampak pada perempuan di wilayah lingkar tambang nikel," kata Theo, Selasa (18/1/2022).

Walhi Sulut menilai kebijakan tersebut tidak memprioritaskan kondisi iklim karena berada di wilayah hutan dan sumber-sumber penghidupan masyarakat Sulawesi yang akan hancur dan hilang akibat beroperasinya mobil listrik di Indonesia.

"Kami menolak solusi palsu terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Walhi Sulut menuntut kepada pemerintah dan PLN untuk melakukan kerja-kerja invenstasi yang berdasarkan pada keadilan iklim, Hak Asasi Manusia dan keadilan rakyat itu sendiri serta menjamin adanya solusi berdasarkan keadilan iklim," sambung Theo.

Ada beberapa poin yang menjadi sorotan WALHI Sulut dalam persoalan ini, seperti pelaksanaan Conference of Parties ke-26 (COP26) yang membahas isu perubahan iklim di Glasgow tidak seperti yang disampaikan oleh Walikota Manado Andrei Angouw.

Menurut WALHI Sulut, pelaksanaan COP26 dianggap belum mengarah pada jalur yang tepat dalam upaya memenuhi target Perjanjian Paris untuk menjaga suhu bumi tidak melewati ambang batas 1,5 derajat Celsius.

Komitmen penurunan emisi semua negara yang terlibat dalam negosiasi tersebut justru mengarah pada kenaikan suhu bumi mencapai 2,7 derajat Celcius.

WALHI Sulut juga menyoroti diskriminasi akses karena para negosiator dari negara berkembang tidak bisa hadir yang disebabkan pandemi virus corona (Covid-19).

"Perwakilan masyarakat sipil, masyarakat adat, perempuan dan anak muda juga kesulitan menyampaikan pendapat," ujar Theo.

Theo berpendapat pelaksanaan COP26 terasa eksklusif karena hanya bisa dengan mudah diikuti oleh elit negara.

Perwakilan dari korporasi dan sektor bisnis justru difasilitasi dan diberi ruang dalam mempromosikan gagasan dan solusi palsu yang berdasarkan pada mekanisme pasar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved