Gelar Bimtek, Wabup Bolmong Sebut SIPD Solusi Wujudkan Tata Kelola Berbasis Elektronik

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado -- Pemkab Bolmong menggelar Bimbingan teknis (Bimtek) penatausahaan anggaran dan akuntansi pelaporan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tahun anggaran 2021.

Bimtek ini diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong).

Bimtek yang dibuka Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk itu dilaksanakan di Hotel Mercure Manado, menghadirkan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyambut baik dan memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih Kepada Badan Keuangan Daerah, narasumber Bimtek dari Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini," kata Wabup Yanny Ronny Tuuk sesuai rilis yang diperoleh tribunmanado.co.id, Jumat (17/11/2021). 

"Bimtek ini sangat penting dan strategis, guna memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” tambah dia. 

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, merupakan dinamika perkembangan pemerintah daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah.

Perubahan kebijakan pemerintahan daerah katanya, telah memberikan dampak terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. 

Termasuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klarifkasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Menurutnya, kedua regulasi ini menganut pola pendekatan berbasis kinerja.

Sehingga pemerintah daerah diharapkan akan lebih fokus pada kinerja terukur melalui program kerja.

Yang nantinya mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja guna pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Namun disisi lain, dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala yang terjadi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran melalui SIPD.

Khususnya keterbatasan pengetahuan terkait dengan pemetaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran, penatausahaan serta pelaporan.

“Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perlu dilakukan Bimtek bagi pejabat pengelola keuangan ditiap perangkat daerah,” sambungnya.