Ibu Kota Negara Baru
24 Maret 2024 Ibu Kota Negara Jadi Pindah, Fraksi PKS: Saya Rasa Ini Sangat Berat Sekali
Terkait Ibu Kota Negara yang sebelumnya disebut akan pindah di Kalimantan Timur.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait Ibu Kota Negara yang sebelumnya disebut akan pindah di Kalimantan Timur.
Kabarnya Ibu Kota akan jadi dipindahkan pada tahun 2024 mendatang.
Namun kabar pindah tersebut ditanggapi oleh Fraksi PKS.
Baca juga: Baim Wong Dikabarkan Dapat Peran di Sinetron Ikatan Cinta, Kini Pamer Foto Bareng Amanda Manopo
Baca juga: Nasib Nia Ramadhani Disaksikan Putrinya saat Ditangkap karena Narkoba: Mikayla Maafin Mama
Baca juga: Kim Jong Un Larang Warganya Tertawa dan Bergembira 11 Hari, Sedang Peringati Ini
Foto : Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor meninjau lahan lokasi ibu kota negara yang baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019) sore. Presiden Jokowi menegaskan bahwa lahan tersebut bukan merupakan hutan lindung, melainkan kawasan hak pengusahaan hutan (HPH) yang dikembalikan ke negara. (Warta Kota/Alex Suban)
Ibu Kota Negara baru direncanakan bakal pindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Maret 2024 mendatang.
Hal itu berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang kini sedang dibahas bersama DPR dan pemerintah.
Menanggapi hal itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Fraksi PKS Hamid Noor Yasin menilai, sangat berat jika pemindahan ibu kota dilakukan pada tahun 2024.
Apalagi, di tengah pandemi yang belum mereda, butuh ratusan triliun untuk membangun ibu kota negara baru, mulai dari infrastruktur hingga memindahkan para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sehingga menurutnya rencana tersebut sangat tergesa-gesa cenderung dipaksakan.
"Ini tentu sangat membebani dan ketika dalam pembahasan di pansus itu proses perpindahan itu direncanakan di semester pertama bulan Maret 2024, saya rasa ini sangat berat sekali," kata Hamid dalam diskusi daring bertajuk 'RUU IKN Dikebut, Ambisi atau Proyeksi', Jumat (17/12/2021).
Disebutkan Hamid, pemibiayaan perpindahan ibu kota negara membutuhkan angka hampir Rp 500 Triliun.
Dari angkat tersebut, 20 persen pembiayaan bakal dibebankan pada APBN.
"Jadi memang kita harus proporsional memandang permasalahan yang berat itu. Jangan digampangkan, jangan disepelekan ini kayaknya kalau bahasa Jawanya kebat kliwat (jangan terburu-buru)," ucapnya.
Atas dasar itu, Hamid menilai rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara pada 2024 sulit terwujud dan dipaksakan.
