Serapan Tembus Rp 1,1 Triliun, Ini Kesan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Soal Dana Desa

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Negara Provinsi Sulut menggelar Kopi Pagi bersama pimpinan Media Massa di Bumi Nyiur Melambai

Kegiatan dihelat di Aula Keuangan Negara, Jalan Bethesda, Kota Manado Kamis (16/12/2021) bertajuk Kajian Fiskal Regional 'Cermin Fiskal Regional Sulawesi Utara'

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulut, Ratih Kusumawardani, bersama jajaran.

Mereka yakni Kepala Bidang PPA I Agus Mirsatya

Kepala Bidang PPA II Muslih

Kepala Kpbn Manado Asyep Zaifudin

Kepala Bidang PAPK Joko Supriyanto

Kepala Bidang SKKI Maryono

Kepala Bagian Umum Achmad Junaedi

Baca juga: Detak Jantung Ayu Aulia Sempat Berhenti Semenit Saat Dirawat di RS, Manager: Kayak Mati Suri

Pada kesempatan itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memperkenankan Bakudapa.id, website untuk publik mengakses informasi terkait dana desa. Sebanyak 1.507 Desa tahun 2021 ini sudah menyerap anggaran senilai Rp 1.136.623.493.175 dari Pagu Anggaran 1.227.039.030.000. Jelang akhir tahun dana Desa sudah terserap 92. 63 persen

Kepala Bidang PPA II Muslih mengatakan, sejauh ini dari hasil monitoring pemanfaatan dana sudah cukup bagus.

Desa memanfaatkan untuk membangun infrastruktur, Bantuan Langsung Tunai, Penanganan Covid, dan pengembangan SDM

"Misalnya dibangun Jalan ke perkebunan, ada Tahuna digunakan membeli pupuk membantu pertanian, ada juga dikembangkan pariwisata," kata dia.

Pemerintah menyerahkan pengelolaan dana langsung ke aparat desa, kemudian memanfaatkan sesuai potensi dari desa tersebut.

Mana kala muncul kritik soal pemanfaatan kurang optimal, pemerintah kata dia akan melakukan kajian bila didapati hal-hal kurang bermanfaat nanti akan dikaji lagi untuk dibuat kebijakan koreksi

Sejauh ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan sudah memonitor realisasi dana desa hampir 100 persen

"Tahun kemarin realiasi 99 persen. Satu desa tidak terealisai karena kepala desanya ditangkap, penyaluran tahap 3 jadi tidak terealisasi," kata dia.

Soal pengembangan potensi desa, kata dia Desa yang lebih tahu. Misalnya jika punya potensi wisata dikembangkan dengan dana desa sehingga bisa mendapatkan pendapatan desa .

Kepala Kpbn Manado Asyep Zaifudin menekankan adanya dana desa harus dipahami bahwa pemerintah Pusat hadir bagi daerah.

Baca juga: 11 Kali Gempa di Atas 5 Magnitudo Terjadi di Berbagai Daerah di Indonesia, Ini Penjelasan BMKG

Di masa orde baru desa hanya objek, namun dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Desa jadi penggerak perekonomian berbasis kompetensi masing - masing.

"Kalau wisata silahkan, pertanian silahkan. Nggak harus pembangunan fisik. Diserahkan ke desa apa prioritasnya," kata dia

Ia menilai dana desa bisa sukses mengangkat taraf hidup masyarakat desa tersebut, tergantung juga komitmen Pemda hingga ke desa seberapa kuat.

Kemudian kordinasi, peranan penting lancarnya implementasi penyakutan dana desa. (ryo)