Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

PLN

Sosok Darmawan Prasodjo, Anak Kepala SMA Jadi Dirut PLN, Politisi PDIP hingga Anak Buah Luhut

Sosok Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo yang ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir 

Editor: Aldi Ponge
Kontan
Darmawan Prasodjo resmi menjadi direktur utama PT PLN (Persero) menggantikan Zulkifli Zaini yang resmi diberhentikan dalam rapat umum pemegang saham PLN yang berlangsung pagi ini, Senin 6 Desember 2021. 

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara: Syamsul Huda.

Daftar "PR" Darmawan Prasodjo

Menteri BUMN Erick Thohir berpesan kepada Direktur Utama PLN yang baru untuk melanjutkan upaya transformasi yang telah dilakukan dan dapat terus ditingkatkan.

“Transisi energi yang dilakukan PLN perlu dilakukan terobosan sehingga tidak membebani negara dan masyarakat,” ungkap Erick dalam keterangan resmi, Senin (6/12/2021).

Tantangan transformasi PLN ke depan tidak hanya terbatas pada perbaikan finansial PLN tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan zaman dimana energi yang lebih hijau, digitalisasi, servis kepada masyarakat serta penerapan “Ecolifestyle” menjadi kebutuhan utama demi menciptakan lingkungan yang berkesinambungan untuk generasi masa kini dan generasi masa depan.

“PLN perlu mempersiapkan diri untuk melakukan akselerasi bisnis dalam menghadapi tren baru seperti ekosistem kendaraan listrik dan berkolaborasi terkait electrifying lifestyle dengan pihak-pihak lain," kata Erick.

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan, ke depannya upaya transisi energi diharapkan terus dilakukan oleh PLN. "Kita berharap dirut yang baru, Pak Darmawan akan mendorong percepatan transisi energi," ujar Pahala kepada Kontan, Senin.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengharapkan kerjasama dengan PLN dapat tetap berjalan dengan baik.

"Kita selalu mengharapkan kerjasama yang lebih intens dan komunikasi yang terjalin dengan baik dengan Direksi PLN, karena mandat pekerjaan membangun kelistrikan masih panjang ke depan dan tentunya membutuhkan kolaborasi yang baik dengan pelaku usaha swasta," kata Arthur kepada Kontan.

Arthur melanjutkan, kolaborasi ini diperlukan demi mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur kelistrikan yang mumpuni. Langkah ini pun juga dinilai perlu untuk mendorong transisi energi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pekerjaan rumah untuk mendorong transisi energi dibayangi dengan adanya potensi stranded asset dari proyek-proyek 35 GW.

 Selain itu, PLN pun juga dibayangi potensi ancaman finansial jika tarif yang digunakan tak mengalami penyesuaian. Fabby melanjutkan, dalam mendorong transisi energi maka diperlukan inovasi bisnis oleh PLN.

"Inovasi bisnis termasuk akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan Energy Storage System (ESS) untuk akomodasi penetrasi energi terbarukan yang lebih tinggi di PLN," terang Fabby ketika dihubungi Kontan, Senin.

Selain itu, Fabby menilai perlu ada upaya PLN untuk dapat menjaga tingkatan utang. PLN diharapkan mampu mengurangi pinjaman dan jika dimungkinkan, melakukan percepatan pengembalian utang.

"Selain itu, langkah-langkah efisiensi perlu tetap dilakukan dan dukungan penyesuaian tarif listrik yang memberikan dan mencerminkan cost recovery dan margin yang wajar perlu diberikan oleh pemerintah & DPR," kata Fabby.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengungkapkan upaya transformasi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan memang perlu dipercepat.

Selain itu, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus jadi fokus Dirut PLN yang baru antara lain dengan memaksimalkan penggunaan kompor listrik dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT).

Eddy menambahkan, direksi yang baru juga harus mampu mengatasi kondisi over supply yang membayangi PLN.

"Saya kira banyak tugas PLN ke depan dan kami harapkan tetap bisa lakukan kemitraan yang baik dan kondusif di bawah kepemimpinan Pak Darmawan ke depannya," pungkas Eddy.

Tambah daftar politisi sebagai pejabat BUMN 
  
Darmawan Prasodjo menambah daftar politisi yang menjadi pejabat di badan usaha milik negara.

Saat ini, ada banyak politisi yang juga merupakan relawan Jokowi pada pemilihan presiden 2019 yang menjadi pejabat BUMN.

Di Pertamina, ada Basuki Tjahaja Purnama, politisi PDI-P yang menduduki Komisaris Utama Pertamina.

Budiman Sudjatmiko, politisi PDI-P juga menjadi komisaris independen PTPN 5.

Zulnahar Usman, politisi Partai Hanura menjadi komisaris independen Bank BRI. Masih di BRI, politisi PDI-P, Dwi Ria Latifa juga menjadi komisaris di bank pemerintah tersebut. Selain itu, masih ada politisi dan relawan Jokowi yang menduduki jabatan penting di BUMN.
 
PDIP: Darmawan Prasodjo Sosok Profesional dan Berintegritas

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengonfirmasi soal sosok Dirut PLN baru, Darmawan Prasodjo merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih.

Untuk diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Zulkifli Zaini.

Djarot menilai, Darmawan Prasodjo sebagai sosok yang profesional dan berintegritas.

"Yang jelas saya tahu, kenal Mas Darmawan, dan dia orang yang profesional, pintar, punya integritas, serta pengalaman yang sangat memadai, untuk mengelola perusahaan negara seperti PLN yang sangat strategis. Dia punya track record yang bagus," kata Djarot kepada wartawan, Senin (6/12/2021).

Djarot mengungkapkan, Darmawan pernah menjadi calon legislatif (caleg) dari PDIP.

Namun, Darmawan bukan sebagai pengurus partai.

"Tapi yang jelas Mas Darmawan bukan pengurus PDI Perjuangan. Apakah dia kader? Iya, dia ber-KTA, dia pernah jadi calon legislatif, dulu itu, sekarang kan enggak," ungkapnya.

Sumber; Profil Darmawan Prasodjo, Dirut PLN yang Ditunjuk Erick Thohir

 
 

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved