Pelaksanaan Muktamar NU Dipercepat, PWNU Sulut Mendukung

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga di semua daerah di Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk menekan mobilisasi masyarakat di tengah Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Kebijakan pemerintah tersebut juga berdampak terhadap penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34.

Muktamar NU ke-34 semula akan dilaksanakan pada 23 Desember-25 Desember 2021.

Namun karena adanya kebijakan penerapan PPKM level tiga tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diberi pilihan oleh pemerintah untuk memajukan atau mengundur jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke-34.

Akirnya, Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar mengeluarkan Surat Perintah agar Muktamar NU ke-34 dilaksanakan pada 17 Desember 2021.

Keputusan tersebut tentunya menuai pro dan kontra. 

Ada pihak yang setuju pelaksanaan Muktamar NU ke-34 pada 17 Desember 2021, namun ada juga yang menolak dan meminta Muktamar NU ke-34 diundur hingga 31 Januari 2021.

Menurut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulut H Ulyas Taha, 27 pengurus wilayah dan pengurus cabang setuju Muktamar NU ke-34 dilaksanakan pada 17 Desember 2021.

Selain adanya kebijakan PPKM level tiga, Muktamar NU ke-34 sudah disepakati dalam konferensi besar akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Jika diundur, tentu justru akan bertentangan dengan hasil konferensi besar.

"Kita sendiri tidak bisa memastikan apakah kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia tahun 2022 akan membaik.

Seandainya keadaan menjadi lebih buruk, justru Muktamar ke-34 tidak bisa dilaksanakan," kata Ulyas ketika dihubungi Tribunmanado.co.id, Senin (29/11/2021).

Alasan lain yang memperkuat Muktamar NU ke-34 harus dilaksanakan pada 17 Desember 2021 adalah kepemimpinan Prof Dr K. H. Said Aqil Siradj yang sudah diperpanjang selama dua tahun.

Terkait pemilihan ketua umum, Ulyas mengungkapkan 27 provinsi dan cabang sepakat mendukung Yaqut Cholil Staquf.