Hukum

Jenderal Andika Cek Lagi Aturan Pemanggilan Prajurit TNI oleh KPK dan Polri

TNI membuat aturan terkait prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum kini tidak bisa asal-asalan.

Editor: Aswin_Lumintang
Tribunnews/JEPRIMA
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuat aturan terkait prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum kini tidak bisa lagi asal-asalan.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerbitkan telegram Nomor: ST/1221/2021 tanggal 5 November 2021 yang mengatur pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tengah menghadapi suatu perkara.

Terdapat empat poin yang termuat dalam aturan baru soal prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

TNI
TNI (NET)

Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar komandan/kepala satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi perwira hukum atau perwira satuan.

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi perwira hukum.

Terkait hal itu, Jenderal Andika Perkasa membantah pihaknya menutup pintu terkait pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG Besok Kamis (25/11/2021), DKI Jakarta Potensi Dilanda Cuaca Ekstrem Hujan Petir

Baca juga: Komentar Pihak Unsrat Manado Terkait Pemilihan Rektor

"Jadi mekanisme soal pemanggilan segala macam itu soal teknis saja, tetapi ya kalau diperlukan kan selama ini sudah berlangsung. Sudah berlangsung dan ada mekanismenya. Sama sekali bukan berarti kita menutup pemeriksaan, tidak. Sama sekali tidak," kata Andika.

 
Andika mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai rujukan telegram tersebut. Pasalnya, telegram itu diterbitkan sebelum dirinya menjabat atau pada 5 November 2021 lalu.

Dalam hal ini, telegram itu ditandatangani oleh Kasum TNI, Letjen Eko Margiyono.

"Saya harus cek lagi (terkait telegram). Tetap saya harus ikuti peraturan perundangan, harus. Tetapi kan kalau soal proses hukum itu kan memang sudah lama, sudah ada undang-undangnya," tukas dia.

Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati aturan baru terkait anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh asal diperiksa.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya yakin aturan itu tidak akan menghambat proses-proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH), termasuk KPK.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved