Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Kubu Moeldoko Nilai Zainal Arifin Mochtar dan Margarito Kamis tak Paham Objek Gugatan

Dua kubu yang lagi sengketa di Partai Demokrat berusaha menghadirkan saksi ahli, untuk membela kubu masing-masing di PTUN

Editor: Aswin_Lumintang
KOMPAS.com
Partai Demokrat Kubu Moeldoko. Kini gandeng Yusril Ihza Mahendra untuk Pengajuan ke MA. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Dua kubu yang lagi sengketa di Partai Demokrat berusaha menghadirkan saksi ahli, untuk membela kubu masing-masing di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kuasa hukum DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko alias KLB Deli Serdang, Rusdiansyah mengatakan bahwa dua saksi ahli yang dihadirkan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tak memahami objek gugatan.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis (Kompas.com/SABRINA ASRIL)

Dua saksi ahli yang dimaksud Rusdiansyah merujuk kepada Zainal Arifin Mochtar dan Margarito Kamis.

"Kedua saksi ahli yang dihadirkan kubu AHY di sidang Gugatan PTUN Nomor 150  sepertinya tidak memahami objek gugatan klien kami atas Kemenkumham dan tidak membaca atau tidak mengerti isi AD ART Partai Demokrat Tahun 2020. Keterangan yang mereka berikan tidak terkait dengan substansi gugatan. Mereka tampil seperti politisi, bukan layaknya sebagai akademisi," ujar Rusdiansyah, kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).

Diketahui, Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa dilihat dari sejarah Indonesia, partai yang selalu dirusak itu adalah partai yang oposisi dari pemerintah yang sedang berkuasa. 

Pernyataan Zainal ini, kata Rusdiansyah, tidak ada hubungannya dengan substansi gugatan dan tak ada bukti akademisnya.

Menurutnya, Zainal secara sadar ingin menuduh bahwa pemerintah telah melakukan upaya merusak partai-partai oposisi.

Baca juga: Bangun Sinergitas, Kejari Minahasa Gelar Coffee Morning Bersama Media Massa dan Ormas

Baca juga: BREAKING NEWS, Angin Puting Beliung Terjang Kelurahan Rap-Rap Minut, Tujuh Rumah Rusak

"Itu adalah tuduhan yang mengada-ada dan padangan yang keliru. Faktanya, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tidak serta merta menyetujui permohonan kubu KLB Deli Serdang, sehingga kami lakukan upaya hukum ke PTUN," ucapnya.

Dia juga menyoroti pandangan Zainal bahwa harusnya mekanisme demokrasi tidak dipaksakan untuk diselesaikan di pengadilan. 

 
Terkait pandangan ini, Rusdiansyah menilai Zainal tidak memahami isi 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945. 

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved