Bahas Pilpres 2024, Demokrat: Cuma Dua Calon yang Sebabkan Luka Mendalam dan Polarisasi

Akan tetapi, di tingkat akar rumput, dampak dari polarisasi masih membekas dan mempengaruhi pola interaksi antara masyarakat.

"Pengalaman pahit dua pilpres terakhir ini tentu jangan sampai kita ulang kembali di Pilpres 2024,” ucap Herzaky berharap.

Oleh karena itu, Partai Demokrat memandang bahwa penting bagi Indonesia untuk membuka ruang kontestasi seluas mungkin guna memberikan kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi di ajang pemilihan umum presiden 2024.

"Bukan malah mempersempit ruang kontestasi dan memaksakan rakyat dihadapkan kembali pada dua calon saja. Seakan-akan bangsa ini kekurangan calon pemimpin nasional," kata Herzaky melanjutkan.

Menurut Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini, kontestasi yang terbuka dapat memberi kesempatan kepada putra dan putri terbaik bangsa untuk menunjukkan kinerja dan pengabdiannya kepada rakyat, baik melalui jabatannya sebagai pejabat publik, maupun untuk mengabdi melalui jalur pimpinan partai politik, seperti dengan menduduki posisi sebagai ketua umum partai.

Melalui kinerja dan pengabdian mereka, rakyat akan menilai siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, serta siapa yang mengejar efek elektabilitas dan hanya memperjuangkan kepentingan kelompok.

"Jangan menghambat atau memotong-motong gerak putra dan putri terbaik bangsa ini dalam menunjukkan kinerja terbaiknya (hanya, red) karena ada pihak-pihak yang tidak siap menghadapi kontestasi terbuka dengan banyak putra dan putri terbaik bangsa," ujarnya.

Tren Elektabilitas Partai Demokrat Naik

Sebelumnya diberitakan, meski sempat diguncang prahara perpecahan, elektabilitas Partai Demokrat menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), terbukti tidak anjlok.

Sebaliknya, partai berlambang bintang mercy itu malah naik elektabilitasnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu sempat digelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, yang menempatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Namun, usaha Partai Demokrat versi KLB untuk mendapat pengakuan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM tidak berhasil.

Survei SMRC melaporkan, elektabilitas Partai Demokrat naik dua persen kurun empat bulan terakhir di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"AHY satu-satunya tokoh nonpejabat publik yang masuk dalam papan 15 besar elektabilitas, pada urutan keenam," kata Benny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/10/2021).