Partai Demokrat

Mahfud MD soal Yusril Bantu Kubu Moeldoko Demokrat: Tak akan Ada Guna Agus Harimurti Tetap Memimpin

"Secara hukum gugatan Yusril ini enggak akan ada gunannya. Karena, kalaupun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang," tegas Mahfud MD

Editor: Frandi Piring
Kolase Kompas.com
Mahfud MD Yusril Ihza Mahendra. Mahfud anggap tak ada gunanya Yusril bantu Kubu Moeldoko. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik Partai Demokrat kubu Moeldoko yang melawan kubu AHY terus berlanjut.

Upaya kubu Moeldoko untuk melengserkan AHY kini dalam tahap penggugatan.

Namun, gugatan tersebut dianggap sia-sia dan tak ada gunanya.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Ia menyatakan, judicial review (JR) advokat Yusril Ihza Mahendra terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA) tak ada gunanya.

"Secara hukum gugatan Yusril ini enggak akan ada gunannya. Karena, kalaupun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang," tegas Mahfud, dalam diskusi virtual di Twitter, Rabu (29/9/2021) malam.

Mahfud MD mengatakan, seandainya gugatan tersebut memenangkan Yusril, itu hanya berlaku untuk pengurus Demokrat yang akan datang, bukan untuk yang saat ini.

Partai <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/demokrat' title='Demokrat'>Demokrat</a> pimpinan <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/kubu-moeldoko' title='kubu Moeldoko'>kubu Moeldoko</a> tak menyerah. Siap bertarung hingga ke Pengadilan.

Artinya, kata dia, kemenangan gugatan tersebut tidak berpengaruh terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang tengah berjalan saat ini.

"Kalau mengabulkan enggak ada gunannya juga gitu. Karena pihak pengurus sekarang tetap dia, Agus Harimurti dan dia yang akan tetap memimpin," terang Mahfud.

Sebaliknya, Mahfud menilai langkah yang ditempuh Yusril seharusnya menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan AD/ART termasuk kepengerusan Partai Demokrat periode 2020-2025.

Itu pun, kata dia, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau mau dibatalkan, salahkan menterinya yang mengesahkan. Artinya SK menterinya itu yang diperbaiki," ungkap Mahfud.

Mahfud menambahkan bahwa perselisihan terkait Moeldoko dan Partai Demokrat tidak ada gunanya.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved