Jika Jadi Kenyataan Duet Jokowi-Prabowo, Pasangan SBY-JK Berpotensi Juga Ikut Pilpres 2024

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait perubahan amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden. 

Diketahui duet Jokowi-Prabowo digadang-gadang bakal maju di pemilu presiden 2024.

Terkait hal tersebut pasangan SBY dan Jusuf Kalla pun potensi maju Pilpres 2024 jika itu jadi kenyataan.

Baca juga: Ada Pejabat Diduga Sudah Vaksin Tahap 3, IDI: Sementara Masyarakat Antri Berjam-jam Dosis Pertama

Baca juga: Blusukan di Pasar Ulu Sitaro, Bupati Evangelian Sasingen Borong Dagangan Penjual Ikan

Baca juga: Pantas Zahra Dikeluarkan dari JKT48, Ternyata Sudah Lakukan Pelanggaran Ini

Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Usai pertemuan para petinggi partai Gerindra dan PDI Perjuangan di Diponegoro, Jakarta Pusat memperkuat sinyalemen duet Jokowi-Prabowo bakal terjadi di pemilu presiden tahun 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani melihat apabila duet tersebut benar-benar terjadi bukan tidak mungkin SBY dan Jusuf Kalla (JK) akan kembali maju bertarung lagi di pilpres 2024.

Menurutnya kegaduhan juga bisa terjadi jika duet itu terwujud. Sebab perubahan amandemen UUD 1945 harus dilakukan terlebih dahulu.

"Ini merupakan spekulasi inkonstitusional. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah dua periode menjadi Presiden RI. Tentu jika nanti dicapreskan kembali berarti itu harus terlebih dahulu mengamandemen UUD 1945. Itu bukan pekerjaan mudah, karena akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa," kata Arsul, Rabu(25/8/2021).

"Apalagi nanti jika Pak SBY didorong maju jadi capres lagi, terus Pak JK juga didorong maju jadi cawapres lagi. Saya kira mayoritas warga bangsa ini tidak ingin itu terjadi, karena akan berpotensi menimbulkan perpecahan sosial, meski elit politiknya bisa sepakat," tambah Arsul.

Pertemuan tersebut, kata Arsul, jangan dispekulasikan sebagai persiapan Pemilu 2024. Sebab sesungguhnya antar parpol, terutama yang berada di koalisi pemerintahan, memang sering bertemu atau berkomunikasi satu sama lain.

Hanya kemudian banyak yang dilakukan secara tertutup dan menghindari publikasi.

"Nah pertemuan PDIP dengan Gerindra itu bagian dari komunikasi intens dua parpol koalisi pemerintahan. Jadi jangan dispekulasikan sebagai persiapan Pemilu 2024. Biasanya malah yang mendominasi pembicaraan adalah bagaimana program-program pemerintahan bisa lebih didorong terutama terkait penanggulangan dampak pandemi Covid, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi," jelas Arsul.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan wacana duet JokPro sebagai ide yang tergolong berbahaya, karena menabrak konstitusi terkait masa jabatan presiden.

Dia juga melihat wacana tersebut justru menutup kemungkinan adanya kontribusi tokoh-tokoh lain.

Karenanya Mardani melihat peluang duet JokPro terwujud sangatlah kecil.