Pilpres 2024
Jika Jadi Kenyataan Duet Jokowi-Prabowo, Pasangan SBY-JK Berpotensi Juga Ikut Pilpres 2024
Terkait hal tersebut pasangan SBY dan Jusuf Kalla pun potensi maju Pilpres 2024 jika itu jadi kenyataan.
lihat foto
"Sebagai wacana, ide ini berbahaya karena menabrak konstitusi. Selain itu ide ini bertentangan dengan semangat reformasi yang ingin menutup peluang bagi munculnya tirani," ujar Mardani.
"Ide ini menutup peran dan kontribusi tokoh lain (dalam kontestasi politik), seolah hanya dua jagoan ini yang dapat menyelamatkan Indonesia. Kecil peluangnya (terwujud), justru kasihan Pak Jokowi terdesak dengan usulan ini," tambahnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum sekaligus Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyampaikan duet Jokowi-Prabowo(JokPro) di Pilpres 2024 merupakan sesuatu yang mustahil.
"Sesuatu hal yang mustahil jika ada isu di Pemilu 2024 memasangkan Jokowi-Prabowo. Hal itu berarti akan ada amandemen UUD 1945 NRI tentang jabatan presiden. Dan PDIP pun juga sudah terang menolak soal amandemen tentang jabatan presiden," ujar Viva.
Apalagi, kata Viva, Jokowi juga sudah beberapa kali menegaskan menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Bahkan menurutnya orang yang mendukung atau mengusulkan wacana itu tengah mencari muka, berusaha mencoreng muka dan menjerumuskan Jokowi.
"Padahal sudah beberapa kali Presiden Jokowi menyatakan penolakan secara jelas dan terang. PAN tetap mendukung sikap Presiden Jokowi yang konstitusional itu," kata Viva.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menyebut komunikasi yang terjadi antara Gerindra-PDIP merupakan hal biasa.
Andi lebih mengkhawatirkan pembicaraan yang terjadi di luar pertemuan itu, seperti amandemen terbatas UUD 1945.
"Komunikasi antar partai itu hal biasa, karena sifatnya terbuka pertemuan itu pasti bicara yang umum-umum tentunya. Yang saya khawatirkan adalah pembicaraan gelap di luar pertemuan itu. Apalagi kita tahu kemandirian partai saat ini sedang dalam ujian besar, mengingat dominannya oligarki. Soal amandemen UUD 1945, menurut saya dibicarakan di ruang gelap, bukan di pertemuan itu," kata Andi.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). (ANTARA/Saptono/pras)
Bila amandemen UUD 1945 terlaksana, Andi menegaskan itu sama saja mengembalikan postur demokrasi Indonesia ke desain lama.
Imbasnya kedaulatan rakyat akan dibajak kembali oleh parlemen.
"Demokrat mencurigai amandemen terbatas itu hanya akal-akalan atau pintu masuk buat memuluskan Presiden sebagai mandataris MPR," kata Andi.
