Tes Keperawanan Genital bagi Calon Prajurit TNI Perempuan Dinilai Diskriminatif, Mengapa?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi I DPR RI mengapresiasi keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa yang menghilangkan tes keperawanan bagi perempuan dalam seleksi calon prajurit di jajaran TNI AD.

Syarat tes keperawanan itu dinilai diskriminatif.

Diketahui, pernyataan Kepala Satuan Angnkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa terkait penghapusan syarat tes genital (keperawanan) bagi calon prajurit wanita menjadi perhatian.

Sebagaimana, tes keperawanan menjadi salah satu syarat bagi calon prajurit wanita.

Namun baru-baru ini, KSAD Jenderal Andika Perkasa memperbaiki aturan syarat rekrutmen tersebut, khususnya di TNI AD.

Hal itupun mendapatkan respons positif dari pihak Legislatif.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai keputusan KSAD Andika Perkasa patut mendapat dukungan. 

Keputusan tersebut juga membuktikan TNI AD aspiratif terhadap perspektif gender serta mendengarkan masukan dari masyarakat.

Menurut Meutya selama ini tes keperawanan di lingkungan TNI selalu menjadi polemik karena dinilai diskriminatif dan mengganggu ranah pribadi.

"Ini bukti bahwa TNI, khususnya Angkatan Darat aspiratif terhadap perspektif gender

serta mendengarkan masukan dari masyarakat," ujar Meutya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/8/2021).

Lebih lanjut, Meutya menilai tes keperawanan bukan menjadi faktor penentu jika seorang perempuan ingin menjadi prajurit TNI.

Menurutnya banyak aspek lain yang wajib dimiliki jika seorang ingin menjadi prajurit.

Seperti kedisiplinan, kecerdasan, kecakapan, kepemimpinan, tanggung jawab, nasionalisme atau aspek-aspek lain yang berkaitan dengan bela negara.

Untuk itulah keputusan KSAD Andika Perkasa perlu diapresiasi, apalagi penghapusan tes keperawanan ini sesuai dengan seruan WHO pada November 2014.