Kanwil DJPB Sulut Langsung Sosialisasikan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Baru

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado -  Kanwil DJPb Provinsi Sulut membuat gebrakan, menyusul terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang baru.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut menggelar Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 10, 15, 16 dan 17 melalui Zoom dan Youtube Treasury Sulut.

Sosialisasi ini dipandu dari Ruang AA Maramis Kanwil DJPb  Sulut, Gedung Keuangan Negara Manado Lantai  III, Kamis (12/08/2021).

Diikuti ratusan peserta, yakni para akuntan pemerintahan dan penyusun laporan keuangan satker untuk instansi pusat  dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) instansi pemerintah di Sulut dan daerah lain di Indonesia.

Sosialisasi dipandu Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  Kanwil DJPb  Sulut, Joko Supriyanto sebagai moderator.

Sementara,  materi secara daring oleh anggota Pokja  KSAP  secara berturut-turut.

Materinya meliputi PSAP nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020) oleh  Mei Ling.

Kemudian  PSAP nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan disampaikan Joni Afandi dan PSAP nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa- Pemberi Konsesi  oleh Didied Ary Setyanang.

Sedangkan PSAP nomor 17 tentang Properti Investasi  disampaikan  Dr Ratna Wardhani.

Ketua Komite Kerja KSAP  Sumiyati, menyambut baik kegiatan ini sebagai sinergitas antara Kanwil DJPb Provinsi Sulut dengan dan KSAP.

“Kami menyampaikan penghargaan atas  upaya yang terus dilakukan memperbaiki akuntabilitas dan transparansi  dalam pengelolaan keuangan Negara’” ujarnya Sumiyati.

Ia menjelaskan,  akuntansi pemerintah bukan hanya sekedar sistem akuntansi sebagaimana yang ada di korporasi.

Akuntansi pemerintah adalah akuntansi anggaran dengan meng-akuntansikan APBN dan APBD.

"Dimana APBN dan APBD disusun dan dieksekusi berdasarkan berbagai macam ketentuan dalam perencanaan penganggaran dan juga pelaksanaan anggaran," ujat Sumiyati.

Lanjut dia, karena itu standar akuntansi tidak berdiri sendiri-sendiri.

"Sistem akuntansi terintegrasi dalam sistem pengelolaan keuangan Negara atau pengelolaan keuangan Daerah," katanya.

Disampaikannya, capaian Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain telah melakukan revisi 2 PSAP.

"Yaitu PSAP 06 Akuntansi Investasi dan PSAP 10 Kebijakan Akuntansi dan penetapan 5 PSAP baru yaitu PSAP 13, PSAP 14, PSAP 15, PSAP 16 dan PSAP 17," ujarnya.

Kepala Kanwil DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyampaikan  terima kasih  kepada Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Pokja KSAP) yang menyampaikan materi dalam sosialisasi ini.  

"Sosialisasi ini menjadi inisiatif kami dengan harapan bisa menambah ilmu para peserta yang berasal dari berbagai daerah terkait PSAP yang baru," kata Ratih.

Sementara, Joko Supriyanto menambahkan, SAP ini merupakan produk baru. Pihaknya bangga karena menjadi Kanwil DJPb pertama yang mensosialisasikannya.

"Apalagi dengan hampir seribu peserta akuntan pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia," jelasnya.

Sosialisasi berjalan menarik. Setelah pemaparan materi, peserta diberikan berinteraksi melalui tanya jawab dengan pemateri.

• Bangkitkan Desa Wisata di Era Pandemi, Bupati Minut Joune Ganda Apresiasi PDI Perjuangan

• Perjuangan Anggota Paskibraka Manado: Pakai Masker Kala Berbaris, Hidung Ditusuk Tiap Hari

• Kecelakaan Maut Pukul 13.20 WIB, 2 Orang Tewas, Korban Terpental Usai Sepeda Motor Terbentur Truk