Langkah Cepat Pemerintah Perangi Covid-19, Sistem Testing dan Tracing yang Masif Dipersiapkan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah mengingatkan, saat ini seluruh wilayah memiliki risiko penularan Covid-19 varian delta.

Namun yang membedakan hanyalah tingkat risikonya saja.

Ada wilayah yang berisiko tinggi, rendah, dan tidak ada risiko atau 0.

Sehingga, apapun yang dilakukan terutama di luar rumah hanya meningkatkan atau menurunkan risiko Penularan Covid-19.

• Bupati Depri Pontoh Hadiri Pengukuhan Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolmut

Sehingga Pemerintah akan mengambil langkah-langkah antisipasi di antaranya pemerintah dalam waktu dekat.

Salah satunya dengan meningkatkan testing (tes) dan tracing (lacak) covid-19.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan pemerintah akan meningkatkan testing (tes) dan tracing (lacak) covid-19 dalam waktu dekat di wilayah-wilayah yang selama ini berjalan kurang baik.

Jodi mengatakan hal tersebut dilakukan di antaranya untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat masih adanya beberapa kelompok masyarakat di sejumlah wilayah yang tidak mematuhi peraturan PPKM Darurat, Surat Edaran Menteri Agama, dan imbauan MUI terkait pelaksanaan perayaan Iduladha pada Selasa (20/7/2021) kemarin.

Hal tersebut disampaikannya dalam Siaran Pers PPKM di kanal YouTube FMB9ID_IKP pada Rabu (21/7/2021).

"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah antisipasi di antaranya pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan peningkatan tes dan lacak, atau testing dan tracing di wilayah-wilayah yang selama ini berjalan kurang baik," kata Jodi.

Ia mengatakan TNI dan Polri didukung Kemenkes dan Satgas Penanganan covid-19 di BNPB akan memimpin pelaksanaan testing dam tracing ini. 

Selain itu pemerintah telah mengidentifikasi belasan ribu relawan yang bergabung dengan bidang perubahan perilaku yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut dan masih ada ribuan relawan lainnya yang bergabung dengan organisasi lain.

"Sistem testing dan tracing yang masif akan siap dalam waktu dekat," kata Jodi.

Ia melanjutkan apabila ditemukan kasus positif dari testing dan tracing di lapangan, maka mereka akan dibawa ke pusat-pusat isolasi yang sudah dibuat pemerintah.

Di sana mereka akan mendapat penanganan dan diberikan obat-obat gratis yang dijamin pemerintah. 

"Apabila yang terkena adalah kepala keluarga maka keluarga tersebut akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah guna meringankan beban mereka," kata Jodi.

• China Diserang Virus Monkey B, Seorang Dokter jadi Korban Keganasan, Lebih Bahaya dari Covid-19?

Lakukan Testing dan Tracing Masif Dalam Waktu Dekat

Pemerintah memastikan tidak akan tinggal diam dalam mengambil langkah-langkah antisipasi penularan Covid-19.

Maka, Juru bicara Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pemerintah segera melakukan peningkatan testing dan tracing Covid-19.

Testing dan tracing itu, kata Jodi, dilaksanakan di wilayah yang selama ini kurang berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Jodi Mahardi saat Siaran Pers PPKM yang ditayangkan dalam kanal YouTube Lawan Covid-19 ID, Rabu (21/7/2021).

"Baik TNI dan Polri didukung oleh Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-199 di BNPB akan memimpin pelaksanaan testing dan tracing ini. Gerakan kerelawanan akan terlibat dalam kegiatan ini," kata Jodi.

Jodi juga memastikan, pemerintah telah mengidentifikasi setidaknya belasan ribu relawan yang bergabung dengan bidang perubahan perilaku ini.

Tentunya, masih ada ribuan lainnya yang bergabung dengan organisasi relawan lainnya.

"Sistem testing dan tracing yang masif akan siap dalam waktu dekat," jelasnya.

Sementara, apabila ditemukan kasus positif dari testing dan tracing di lapangan. Maka, kata Jodi, mereka akan dibawa ke pusat-pusat isolasi yang sudah dibuat oleh pemerintah.

"Dimana mereka akan mendapat penanganan dan diberikan obat-obatan gratis yang dijamin oleh pemerintah dan apabila yang terkena adalah kepala keluarga maka keluarga tersebut akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah guna meringankan beban mereka," jelasnya.

Beberapa Daerah Langgar Prokes Saat Perayaan Idul Adha 1442 H

Pemerintah menyayangkan beberapa daerah yang masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 H, kemarin.

"Pada perayaan hari raya Idul Adha 1442 Hijriah kemarin, pemerintah menemukan beberapa daerah yang masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang telah dianjurkan," kata Jodi.

Jodi menyebut, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak menghiraukan surat edaran Menteri Agama tentang penerapan protokol kesehatan.

Tentunya, terkait penyelenggaraan salat Idul Adha dan pelaksanaan qurban tahun 1442 Hijriah dan juga himbauan dari Majelis Ulama Indonesia serta organisasi keagamaan lainnya.

"Keterpaduan kita menjalankan PPKM Darurat ini sangat penting tidak bisa salah satu ketat dan yang lain kendor," jelas Jodi.

Akan Longgarkan PPKM Darurat

Pemerintah akan melonggarkan PPKM Darurat di beberapa daerah hanya jika daerah tersebut menunjukkan perbaikan di semua sisi.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan hal tersebut berdasarkan arahan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikannya dalam Siaran Pers PPKM di kanal YouTube FMB9ID_IKP pada Rabu (21/7/2021).

"Sesuai Instruksi Mendagri terbaru, pelaksanaan PPKM Level 4 ini akan berjalan sampai dengan 25 Juli 2021.

Dan atas arahan Presiden maka pada tanggal 26 Juli 2021 akan dilakukan relaksasi di beberapa daerah hanya dan jika daerah tersebut menunjukkan perbaikan dari semua sisi dengan merujuk pada kriteria level yang telah disepakati," kata Jodi.

Jodi mengatakan relaksasi secara bertahap bisa dilakukan jika tingkat transmisi covid-19 sudah melambat dan Bed Occupancy Rate (BOR) menurun di bawah 80% secara konsisten selama beberapa waktu tertentu.

Sebagaimana kita ketahui, lanjut dia, pengetatan secara gradual dilakukan jika tingkat transmisi covid-19 memasuki level yang tinggi dan BOR meningkat secara signifikan mendekati 80%.

Keputusan dalam pengetatan dan relaksasi, kata dia, harus memperhitungkan kondisi psikologis masyarakat dan level transmisi penyakit serta kemampuan distribusi bantuan sosial yang disediakan pemerintah.

"Keputusan untuk melakukan relaksasi ataupun pengetatan adalah kombinasi dari keempat faktor di atas yang mewakili laju transmisi penyakit, kemampuan respons sistem kesehatan kita, dan kondisi psikologis masyarakt, dan kemampuan distribusi bansos," kata Jodi.

Pemerintah, lanjut dia, menentukan level 1 hingga 4 PPKM berdasarkan sejumlah hal.

Pertama, kata dia, dalah penambahan kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk selama satu minggu.

"Hal ini untuk menentukan tingkat transmisi covid-19," kata dia

Kedua, adalah jumlah kasus covid-19 yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk selama satu minggu.

Indikator tersebut, lanjut Jodi, dapat menjadi leading indikator kenaikan kasus karena beberapa daerah masih ada yang menahan publikasi kenaikan kasus.

"Ketiga Bed Occupancy Rate dari fasilitas rawat isolasi dan ICU untuk covid-19. Ini juga mewakili indikator dari respons kesehatan jika seandainya terjadi peningkatan kasus," kata Jodi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Akan Longgarkan PPKM Darurat Hanya Jika Daerah Menunjukkan Perbaikan di Semua Sisi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Sayangkan Beberapa Daerah Langgar Prokes Saat Perayaan Idul Adha 1442 H

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Bersiap Lakukan Testing dan Tracing Masif Dalam Waktu Dekat

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Akan Tingkatkan Testing dan Tracing Covid-19 dalam Waktu Dekat