Masa PPKM Mikro di Sulut Diperpanjang, Jones Manoppo: Kita Sedang Terjepit

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Sulawesi Utara (Sulut) resmi diperpanjang.

Tadinya, PPKM Mikro hanya berlaku 5 Juli 2021-18 Juli 2021, namun sekarang diperpanjang 19 Juli 2021- 1 Agustus 2021.

Menurut Epidemiolog Sulut, Jonesius Eden Manoppo PPKM Mikro merupakan kebijakan pemerintah yang merepresentasikan pengurangan mobilitas penduduk, sehingga interaksi antar warga semakin kecil.

Hal ini diharapkan bisa memutus mata rantai penularan.

"Sebenarnya idealnya memang harus lock down agar penularan bisa cepat diputus.

Tetapi mengingat ketahanan ekonomi jangka pendek masyarakat yang tidak memungkinkan maka pemerintah mengambil jalan tengah yaitu PPKM yang kemudian sekarang berkembang menjadi PPKM Mikro di daerah penularan sedang dan PPKM Darurat di daerah dengan risiko penularan tinggi," jelas Jones saat dihubungi, Minggu (18/7/2021).

PPKM Mikro memang tidak secara langsung bisa menurunkan jumlah orang yang terpapar, karena yang terkonfirmasi positif saat ini merupakan hasil dari paparan waktu sebelumnya.

Namun Eden menjelaskan, melihat masih banyaknya kasus aktif dan penemuan kasus terkonfirmasi positif yang masih tinggi dibanding dua pekan sebelumnya, maka penting untuk memperpanjang PPKM Mikro dengan rentang waktu masa inkubasi yaitu rata-rata dua minggu.

Selain tetap melakukan 3T (testing, tracing, treatment) yang masif dan sistematis, Jones berpendapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan PPKM Mikro sebenarnya sudah cukup.

"Dalam poin-poin edaran gubernur sebenarnya sudah cukup untuk menurunkan mobilisasi masyarakat, namun yang perlu diperhatikan ialah pelaksanaannya di lapangan," lanjut Jones.

Menurut pengamatan Jones, kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi yang luput dari pengawasan yang bisa saja karena masih penyesuaian.

Untuk mengatasinya, sebaiknya pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro ini lebih sungguh-sungguh lagi agar bisa terlihat manfaatnya yaitu penurunan jumlah orang terkonfirmasi positif.

Namun masih banyaknya pelanggaran yang terjadi merupakan hal yang wajar, mengingat yang dihadapi oleh pemerintah adalah manusia yang tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakannya dipengaruhi oleh persepsi masing-masing dan faktor-faktor kompleks lainnya seperti informasi hoaks, ketidaksukaan terhadap pemerintah, dan iritasi akibat pelaksanaan kebijakan ini karena mempengaruhi pendapatan, hubungan emosional dan gangguan terhadap rasa nyaman.

"Tapi seharusnya kita tidak berhenti mengedukasi jenis orang-orang seperti ini. Justru kita perlu mengubah pendekatan kita dalam menerapkan PPKM Mikro ini agar lebih humanis," sambung Jones.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengevaluasi PPKM Mikro yang dilaksanakan sebelumnya dan menunggu perkembangan kasus dalam satu pekan ke depan.

"Apabila janji pemerintah mengendalikan penularan serta menyediakan fasilitas perawatan yaitu 3000 tempat tidur kemudian hal itu sudah penuh terisi, atau fasilitas kesehatan yang ada mulai kolaps dan banyak nakes terkonfirmasi positif, maka memang perlu mempertimbangkan PPKM Darurat," ujar Jones.

Saat ini Sulut juga sudah bisa banyak belajar mengenai hal-hal baik dalam pelaksanaan PPKM di daerah yang sudah lebih dahulu menerapkan seperti Jawa-Bali agar kita tidak banyak berhadapan dengan benturan di masyarakat, tapi justru mendapat simpati dan dukungan masyarakat.

"Kita sedang terjepit di antara kesehatan masyarakat dan perekonomian, dan menurut saya PPKM Mikro sudah cukup untuk membijaksanai keadaan ini," tutup Jones.(*)

Baca juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Ditutup 21 Juli 2021, Ini Instansi yang Sepi Peminat

Baca juga: Mendagri Beri Teguran Keras 19 Provinsi, Termasuk Sulut, Gorontalo dan Sulsel

Baca juga: Ketua FKDM Edwin Moniaga Pimpin Penyemprotan Disinfektan, Besok di Kecamatan Tikala