Penanganan Covid
109 Orang Positif Covid-19 Masuk Sulut Pakai Surat Rapid Bodong, Pengamat Kesehatan: Aparatnya Korup
Banyaknya birokrasi siluman mengakibatkan munculnya surat rapid test bodong.
Penulis: Isvara Savitri | Editor: maximus conterius
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pengamat kesehatan dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Adi Tucunan, menyayangkan lolosnya seratusan orang positif Covid-19 dalam prasyarat penerbangan.
Kedatangan mereka ke Sulawesi Utara melalui Bandara Sam Ratulangi Manado turut menyumbang perebakan kasus Covid-19 di Sulut.
Saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna istimewa HUT ke-398 Kota Manado di DPRD Manado, Rabu (14/7/2021), Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengungkap hal itu.
Menurut Olly, Covid-19 di Sulut dibawa warga yang pulang dari Jakarta.
"Kita telusuri rata-rata yang pulang dari Jakarta menjadi penyebab masuknya Covid-19. Karena semuanya pakai surat hasil tes Covid bodong,” kata dia.
“Kita lakukan pemeriksaan di lapangan kembali, sayang sudah terlambat. Sampai kemarin kita sudah dapat 109 orang yang terindikasi Covid,” jelas Olly.
Ia menyesalkan penyebaran Covid-19 justru disebabkan oleh sebagian masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.
"Saat ini setelah kita telusuri, rata-rata menjadi kluster rumah tangga,” lanjut Gubernur.
“Satu rumah tangga pasti ada yang kena Covid karena ada saudaranya yang pulang. Ada berdekatan dengan yang tertular, satu rumah tangga juga kena karena tidak disiplin dari diri kita," ungkapnya.
Menanggapi informasi Gubernur tersebut, Dokter Adi Tucunan menyebut hal tersebut diakibatkan banyaknya birokrasi "siluman" di Indonesia.
"Akibat mentalitas aparat pemerintah yang cenderung korup, jadi ada surat bodong. Itu kan pasti berbayar," ujar Adi kepada Tribunmanado.co.id, Rabu (14/7/2021).
Untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang, ia mengatakan, para petugas di birokrasi harus diawasi.
"Harus diberi sanksi juga bagi petugas yang membuat surat palsu," tegasnya.
Jika tidak segera diatasi, kasus pemalsuan surat ini bisa memperburuk fakta bahwa birokrasi di Indonesia bisa disogok dan dibeli.
"Jadi, percuma saja pemerintah buat kebijakan pengendalian Covid-19 kalau aparatnya sendiri punya mentalitas model begini," kata dia.