Kabar Israel
Vaksin Pfizer Israel yang Hampir Kadaluwarsa Ditawarkan ke Negara Lain, Ditolak Palestina
Negara yang sudah memvaksin penuh lebih dari separuh warganya disebut sudah mendapatkan 1,4 juta dosis vaksin dari Pfizer.
lihat foto
Baru-baru ini Washington Free Beacon menekan administrasi Biden atas masalah ini.
Merespon hal tersebut, pejabat Deplu mengatakan wilayah itu bukan milik siapa-siapa dan penguasaannya dapat berubah tergantung dinamika wilayah.
"Menlu sudah jelas bahwa, dalam urusan praktis, Golan penting bagi keamanan Israel," ujar Menteri Luar Negeri kepada Free Beacon.
"Selama Bashar Al-Assad berada di Suriah, selama Iran ada di Suriah, kelompok militan didukung oleh Iran, dan rezim Assad itu sendiri, semua ini menjadi ancaman bagi keamanan Israel, dan sebagai urusan praktis, kontrol Golan tetap menjadi penting bagi keamanan Israel."
Pernyataan di atas dilihat sebagai cara samar mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut.
Mengakui kekuasaan Israel sebagai 'masalah praktis' dikatakan tidak jauh dari kebijakan formal yang digadang oleh pemerintahan Trump.
Komentar-komentar itu justru memicu reaksi yang menyebut ini sebagai kemunduran.
Mantan Menlu AS Mike Pompeo yang merupakan pusat perubahan kebijakan atas dataran tinggi Golan, menuduh pemerintah saat ini menghancurkan keamanan Israel.
Perlu diketahui, Pompeo beragama Kristen Protestan, dan dalam keyakinannya adalah Tuhan menjanjikan tanah itu kepada para Yahudi.
Serta, mengumpulkan Yahudi di Israel disebut sebagai ramalan dalam nubuatan pengangkatan atau ketika diangkatnya orang Kristen ke kerajaan Tuhan.
Sementara itu dukungan juga datang dari partai Republik yang berupaya meloloskan undang-undang mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan.
Namun baru-baru ini tepatnya pada 25 Juni kemarin, Deplu AS menyangkal laporan media yang mengklaim administrasi Biden berupaya tidak mengakui klaim Israel atas dataran tinggi Golan.
Dikutip dari Middle East Eye, pejabat Deplu mengatakan Jumat lalu: "Kebijkaan kami di Golan tidak berubah."
Sementara itu Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengabaikan laporan itu sebagai cara "merusak pemerintahan baru".
"Siapapun yang menyebarkan rumor mengenai AS mundur dari mengakui Golan berniat merusak keamanan, kedaulatan dan siap sebabkan kerusakan nyata di Negara Israel dan hubungannya dengan AS, hanya untuk merusak pemerintahan baru," ujar Lapid dikutip dari Middle East Eye.
