PDIP Sulut Terima Hasil Audit Pertanggungjawaban Bantuan Parpol

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol).

Penyerahan LHP Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Bapak Karyadi kepada Sekretaris DPD PDIP Sulut, Franky Wongkar, disaksikan Wakil Gubernur, Steven Kandouw.

"Parpol mengelola dana bantuan keuangan dari pemerintah, hasilnya laporan PDIP sesuai aturan undang-undang yang berlaku," ujar Franky Wongkar.

Baca juga: Gubernur Sulut Olly Dondokambey Pantau Vaksinasi Covid-19 di Bitung

Franky mengatakan, dana yang disalurkan dimanfaatkan untuk pendidikan politik parpol

Adapun, dalam hasil pemeriksaannya, BPK RI berkesimpulan Laporan Penggunaan Dana DPD PDIP Sulut yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah menjadi pemasok dana rutin untuk Partai Politik.

Bantuan keuangan Parpol itu tiap tahun di tata dalam APBD, diperuntukkan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dana ini pun menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

BPK pun sudah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Parpol, diserahkan ke pemerintah daerah dan perwakilan Parpol di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulut, Senin (21/6/2021)

Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw menghadiri Penyerahan LHP dilakukan menerapkan Protokol Covid 19.

LHP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi. Sementara Wagub didampingi Kepala Badan Kesbangpol, Steven Liow

Hadir juga sejumlah kepala daerah, dan perwakilan Parpol.

"Melalui pertemuan hari ini. Saya mau mengendorse atau mendorong kita sekalian untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam konteks kondusif dalam pengelolaan keuangannya," katanya

Menurutnya, Pemprov Sulut sangat menyadari dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai administrasi bantuan keuangan partai politik masih belum sempurna.