DPRD Bolsel Sahkan Perda Petanggungjawaban APBD 2020

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado -- DPRD Bolsel menetapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020, menjadi Perda. 

Pengesahan dilakukan lewat rapat paripurna pembicaraan tingkat II.

Rapat ini berlangsung di ruang Paripurna Kantor DPRD Bolsel, Selasa (8/6/2021)..

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Arifin Olii didampingi Wakil Ketua Salman Mokoagow dan Wakil Ketua Hartina Badu, yang diikuti Anggota DPRD. 

Sedangkan dari eksekutif dihadiri Bupati Hi Iskandar Kamaru, Wabup Deddy Abdul Hamid, Sekda Arvan Ohy, para asisten dan para pimpinan OPD.

Ketua DPRD Arifin Olii mengatakan, sehubungan telah disampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. 

Maka DPRD menindaklanjuti dengan menggelar pembahasan antara Banggar dan TAPD. 

Selanjutnya diagendakan rapat paripurna. 

“Rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Arifin.

Dalam paripurna, hasil pembahasan Banggar dan TAPD disampaikan anggota Banggar Zulkarnain Kamaru.

Yang juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi. 

“Realisisasi serapan APBD lebih fokus kepada kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

"Eksekutif harus meningkatkan target dan investasi daerah, membangun akses padat karya, lapangan kerja dan beasiswa untuk pelajar,” kata Ketua Komisi II DPRD Bolsel ini.

DPRD juga merekomendasikan semua temuan segera ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang telah disepakati bersama.

"Fungsi Inspektorat daerah harus dioptimalkan. Jangan memberi toleransi dalam bentuk apapun,”tegasnya.

Selanjutnya, dalam pandangan tiga fraksi di DPRD Bolsel, semua menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 ditetapkan menjadi Perda.

Sementara itu, Bupati dalam sambutannya mengatakan, Pemda sangat memperhatikan dan membuat setiap saran, kritik, pendapat dan penilaian fraksi-fraksi DPRD Bolsel.

Terhadap substansi materi Ranperda Tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020.

"Persetujuan DPRD pada babak akhir dalam siklus pengeloaan keuangan APBD 2020 ini merupakan bentuk sinergitas yang kokoh antara legislatif dan eksekutif," katanya.

Laporan keuangan yang semakin baik dari tahun ke tahun katanya.

BPK-RI telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke VII kali berturut-turut.

"Output yang kita hasilkan saat ini merupakan bahan penilaian tersendiri oleh publik dan tolak ukur kinerja kita semua,” kata Kamaru. 

Terkait hasil audit katanya,diinstruksikan kepada para kepala OPD, proaktif dalam menindaklanjuti. 

"Catatan rekomendasi BPK tahun 2020 maupun tahun-tahun sebelumnya, begitupula untuk tahun yang akan datang, jangan sampai ada temuan yang sifatnya berulang. Taat asas dan aturannitu kuncinya,” ujarnya.

Diakhir Paripurna, Bupati Hi Iskandar Kamaru dan Ketua DPRD Arifin Olii menandatangani berita acara persetujuan bersama penetapan Perda, dilanjutkan penyerahan dokumen berita acara. (Nie)

Tentang Bolsel

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan pusat pemerintahan berada di Molibagu.

Jarak dari Ibu Kota Provinsi Sulut, Kota Manado ke Ibu Kota Kabupaten Molibagu yakni 264,9 km atau 6 jam 22 menit perjalanan menggunakan kendaraan.

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kabupaten ini berbasatan dengan Kabupaten Bolmong, Boltim, Bolmut dan Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 7 kecamatan dan 81 desa, dengan luas wilayah 1.615,86 km².

Saat ini Kabupaten Bolsel dipimpin Bupati Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid.

• Apa Itu Atmosfer? Berikut Hal-hal Terkait Lapisan Atmosfer Bumi yang Wajib Anda Tahu

• Peringati Hari Lingkungan Hidup, Gempala dan Karang Taruna Posigadan Gelar Razia Sampah 

• Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Besok Rabu 9 Juni 2021, Info BMKG Sejumlah Daerah Potensi Hujan Lebat