Breaking News:

Partai Demokrat

Gugatan Kubu KLB Kembali Kandas, Tim Hukum AHY Sebut KLB Deli Serdang Kalah Telak 0-4

PN Jakpus menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut), Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat

Penulis: Hesly Marentek | Editor: David_Kusuma
Istimewa/DPP Demokrat
Muhajir 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gugatan yang dilayangkan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum DPP Partai Demokrat kembali mendapat penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Ini sebagaimana hasil sidang, Senin (17/5/2021), yang tercantum dalam amar Putusan PN Jakpus perkara no.167/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst.

Dimana PN Jakpus menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut), Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara.

Muhajir, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat, menyebut setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham.

Serta 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Tinggi di Sulut, Kadis Kesehatan Bolmut Imbau Masyarakat Tetap Taati Prokes

"Ini menunjukkan, berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada Publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum," sebut Muhajir dalam rilis dari Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (17/5/2021).

Lebih lanjut, dirinya sangat bersyukur karena permintaan agar pengadilan menolak Gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim.

"Karena berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan," kata Muhajir.

Adapun sesuai Amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut.

Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved