Breaking News:

Kelompok Bersenjata di Papua

Taktik Baru Jokowi Lawan KKB Papua di Mata Pegiat HAM, TPNPB OPM, Kapolda Papua Petakan 6 KKB

Menguatnya aktifitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil langkah taktis

Tribun Jambi
Pasukan Elite Denjaka. TNI AL Angkat Bicara soal Denjaka Dikerahkan Tumpas KKB Papua, Pergerakannya Tak Dipublikasikan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -- Menguatnya aktifitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil langkah taktis dan efektif untuk melawan kelompok separatis yang bertujuan melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahkan, kini dengan menetapkan KKB sebagai teroris maka yang bergerak di Papua tidak hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) melainkan kepolisian termasuk Densus 88 bisa dioptimalkan dalam memberantas kelompok yang melakukan teror terhadap rakyat Papua tersebut.

Menyikapi hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi teroris.

Tandi Kogoya KKB Papua
Tandi Kogoya KKB Papua (kolase Gatra/Facebook)

Pernyataan ini dikeluarkan Mahfud tak lama setelah dalam insiden baku tembak dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, pekan lalu."Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," kata dia, dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (29/4).

Mahfud mengatakan keputusan pemerintah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ia juga telah meminta TNI dan Polri bekerjasama untuk segera melakukan pergerakan menangkap para teroris di Papua tersebut.

Keputusan pemerintah ini mendapat berbagai respons. Beberapa pikak mendukung, namun lebih banyak yang menolak dan meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Muhammad Mahfud MD telah resmi menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai terorisme.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Muhammad Mahfud MD telah resmi menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai terorisme. (tribunnews/News)

Sementara itu Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji kembali pemberian label teroris terhadap KKB. Lukas khawatir pemberian label itu justru akan memberi stigma negatif terhadap masyarakat Papua.

"Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan," kata Lukas.

Terpisah, Asisten Kapolri bidang Operasi, Irjen Imam Sugianto menyebut, pihaknya saat ini tengah membahas penerapan aturan hukum UU 5/2018 terhadap para KKB di Papua.

"Mungkin kajiannya di Undang-undang penegakan hukumnya. Kalau memang unsur-unsur bisa masuk dalam Undang-undang atau tindak pidana terorisme, ya bisa saja diterapkan itu," kata Imam.

Halaman
1234
Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved