Breaking News:

Berita Bitung

Raih Opini WTP, Wali Kota Maurits Mantiri Kebut 60 Hari Tindak Lanjut Catatan BPK

Pasca-menerima opini dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), atas laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2020.

Istimewa
Pemkot Bitung Raih Opini WTP 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID – Pasca-menerima opini dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), atas laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2020.

Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wali kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM dan Hengky Honandar SE Wakil Wali Kota Bitung langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindak lanjut.

Tindak lanjut terhadap apa yang minta dan disampaikan BPK RI Perwakilan Sulut, dalam buku LHP.

Tindak lanjut tersebut, akan dipenuhi Pemkot Bitung dalam kurun waktu 60 hari sebagaimana yang diamanatkan BPK. 

Baca juga: Gunakan Pakaian Adat, Pemkot Tomohon Gelar Upacara Hardiknas

Baca juga: April 2021, Manado dan Kotamobagu Kompak Inflasi, Gara-gara Harga Ikan Laut

Meski sudah meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, Pemkot Bitung di bawah nahkoda  Maurits Mantiri dan Hengky Honandar bertekad kedepan tidak ada catatan lagi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Semua harus bersih,” tegas Maurits Mantiri.

Target Maurits – Hengky agar kedepan tidak ada catatan dalam laporan penggunaan anggaran tahun 2021, yang akan diperiksa pada tahun 2022.

Baca juga: Gilang Dirga Minta Maaf setelah Dikelabui Pelaku Penghinaan Terhadap Keluarganya, Babak Baru Dimulai

Baca juga: PROFIL Aiptu Tomi, Penyidik yang Jadi Sasaran Sate Beracun, Kapolres Puji Kinerjannya: Dia Rajin

Bakal mendorong Inpektorat Kota Bitung, sebagai lembaga pengawas harus benar-benar melaksanakan fungsinya. 

Mulai dari, tahap pelaksanaan sampai perencanaan agar memudahkan penggunaan anggaran di pemkot Bitung.

Albert Sarese Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung, dalam laporkan bilang, beberapa hal sehubungan dengan opini BPK

Baca juga: Joune Ganda Sudah Prediksi Minut Raih Opini TW dari BPK, Siap Tebus Dosa Pemerintahan Masa Lalu

Baca juga: Masih Ingat Fathur? Mahasiswa yang Kena Semprot Yasonna Laoly, Desak Presiden Keluarkan Perppu KPK

Mulai dari opini WTP yang sudah di terima sekarang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran  2020 adalah WTP, yang ke 10 berturut turut sejak LKPD 2011-2020.

“Yang diperiksa oleh BPK ada empat hal, mulai dari sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang undangan.

Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan,” jelas Albert Sarese.(crz)

Baca juga: Bahas KKB Papua, Mahfud MD Sebut 417 Orang dan 99 Organisasi Masuk DTTOT: Kok Nggak Diributkan?

Baca juga: Raih Predikat WTP Perdana, Bupati Bolmong Yasti Mokoagow Sebut Hasil Kerja Keras Semua Pihak

YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved