Reshuffle Kabinet
Rencana Reshuffle Kabinet, 3 Catatan Penting dari Yusa Farchan, Sebut Nadiem Tak Punya Visi Jelas
Isu reshuffle kabinet muncul setelah penggabungan Kemendikbud-Ristek dan pembentukan Kementerian Investasi disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Rencana Reshuffle Kabinet Indonesia maju jilid II semakin menarik dibahas.
Isu reshuffle kabinet muncul setelah penggabungan Kemendikbud-Ristek dan pembentukan Kementerian Investasi disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
BERITA POPULER :
Baca juga: Deretan Aset Keluarga Cendana Soeharto Direbut Negara pada Zaman Jokowi, Ada Ratusan Rekening
Baca juga: Fakta Dokter Lecehkan Pasien Wanita, Masukkan Benda Ini ke Organ Intim hingga Rekaman Jadi Bukti
Baca juga: Fakta Baru Kasus Penganiayaan Perawat Diungkap Polisi, Berbeda dengan Pengakuan Istri Pelaku
TONTON JUGA :
Ada 3 Catatan Penting dari Yusa Farchan.
Terkait wacana reshuffle kabinet tersebut, Direktur Eksekutif Citra Institute Yusa Farchan memberikan tiga catatan penting.
Pertama, reshuffle kabinet harus memberi efek positif sekaligus mengembalikan kepercayaan publik bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
"Reshuffle bukan hanya wacana dan urusan kelompok elite tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sirkulasi dan penyegaran anggota kabinet diperlukan untuk memastikan terselenggaranya good governance berbasis kepentingan publik yang lebih luas," katanya, Senin (19/4/2021) di Jakarta.
Dalam konteks ini, menurut Yusa, dibutuhkan figur menteri yang tidak hanya kompeten, tetapi juga inovatif, berani, dan mampu menciptakan terobosan-terobosan segar dalam kebijakan pemerintahan.
Kedua, reshuffle tentu merupakan hak prerogatif presiden.
Publik hanya bisa berspekulasi sekaligus menaruh harapan besar atas bongkar pasang kabinet tersebut.
Yang baru bisa dipastikan, reshuffle akan menyasar dua pos kementerian berdasarkan perubahan nomenklatur baru.
Pertama, pos Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek).
Kedua, Kementerian Investasi.
"Terkait Kemdikbud-ristek, jika skenarionya adalah mengganti menteri, justru saya kira inilah momentum yang tepat untuk mengganti Nadiem Makarim.
Nadiem layak direshuffle karena tidak memiliki visi yang jelas dalam menata ulang sistem pendidikan nasional sebagai dasar pembentukan karakter bangsa," katanya.
Foto : Direktur Eksekutif Citra Institute Yusa Farchan. (Istimewa)
Menurutnya, Nadiem belum mampu memainkan peran penting sebagai navigator pendidikan nasional dalam menghadapi kondisi darurat covid-19 sehingga entitas dunia pendidikan tampak berjalan dengan skemanya sendiri-sendiri di era pandemi.
Kepemimpinannya di Kemdikbud juga belum mampu melahirkan inovasi penting dunia pendidikan sehingga layak dievaluasi.
Terkait Menteri Investasi, profil menteri pilihan presiden harus mampu memberikan sentimen positif atas iklim investasi baik nasional maupun global.
Dalam hal ini Yusa menambahkan, bahwa dibutuhkan investasi yang tepat dan berkualitas dalam rangka mendorong dan mempercepat recovery perekonomian nasional akibat pandemi covid.
"Soal apakah menterinya Bahlil Lahadalia, atau M Luthfi atau nama lain yang beredar seperti Rapsel Ali (menantu Wapres), tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden.
Di luar dua pos kementerian tersebut, saya kira yang perlu dievaluasi adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko," katanya.
Yusa juga mengatakan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko layak direshuffle karena manuver-manuver politiknya terhadap Partai Demokrat telah menabrak batas-batas standar etik dan moral pejabat publik.
Manuver politik Moeldoko, kata dia, juga telah menimbulkan kegaduhan politik yang menguras energi serta menyeret nama baik istana presiden.
Foto : Presiden Jokowi. (Tangkap Layar Instagram jokowi)
Tentu ini adalah preseden buruk bagi profil pejabat publik yang seharusnya tidak menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk kepentingan politik jangka pendek.
Ketiga, respon publik terhadap wacana reshuffle kabinet harus dimaknai sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan karena sumber kekuasaan Presiden sesungguhnya adalah di tangan rakyat.
"Artinya, meskipun reshuffle adalah hak prerogatif presiden, namun presiden juga harus mendengar aspirasi dan masukan publik demi terciptanya Indonesia yang lebih baik," ujarnya.
(Tribunnews.com/Hasanudin Aco)
BERITA PILIHAN EDITOR :
Baca juga: Hasil Liga Italia Atalanta Vs Juventus, Bianconeri Berakhir Mengenaskan 1-0, Pirlo Sebut Beruntung
Baca juga: Lebih Baik Mana: Sedekah ke Saudara Kandung, Fakir Miskin, atau Janda Miskin?
Baca juga: Anggota Brimob dan Kopassus Jadi Korban Pengeroyokan, Satu Orang Meninggal Dunia
TONTON JUGA :
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 3 Catatan Penting Terkait Rencana Reshuffle Kabinet
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
