Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Reshuffle Kabinet

Rencana Reshuffle Kabinet, 3 Catatan Penting dari Yusa Farchan, Sebut Nadiem Tak Punya Visi Jelas

Isu reshuffle kabinet muncul setelah penggabungan Kemendikbud-Ristek dan pembentukan Kementerian Investasi disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Editor: Alexander Pattyranie
TribunNewsmaker.com Kolase/ Instagram @nadiemmakarimofficial/ Tribunnews/Jeprima
Nadiem Makarim 

Yang baru bisa dipastikan, reshuffle akan menyasar dua pos kementerian berdasarkan perubahan nomenklatur baru.

Pertama, pos Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek).

Kedua, Kementerian Investasi.

"Terkait Kemdikbud-ristek, jika skenarionya adalah mengganti menteri, justru saya kira inilah momentum yang tepat untuk mengganti Nadiem Makarim.

Nadiem layak direshuffle karena tidak memiliki visi yang jelas dalam menata ulang sistem pendidikan nasional sebagai dasar pembentukan karakter bangsa," katanya.

3 Catatan Penting Terkait <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/rencana-reshuffle-kabinet' title='Rencana Reshuffle Kabinet'>Rencana Reshuffle Kabinet</a>

Foto : Direktur Eksekutif Citra Institute Yusa Farchan. (Istimewa)

Menurutnya, Nadiem belum mampu memainkan peran penting sebagai navigator pendidikan nasional dalam menghadapi kondisi darurat covid-19 sehingga entitas dunia pendidikan tampak berjalan dengan skemanya sendiri-sendiri di era pandemi.

Kepemimpinannya di Kemdikbud juga belum mampu melahirkan inovasi penting dunia pendidikan sehingga layak dievaluasi.

Terkait Menteri Investasi, profil menteri pilihan presiden harus mampu memberikan sentimen positif atas iklim investasi baik nasional maupun global.

Dalam hal ini Yusa menambahkan, bahwa dibutuhkan investasi yang tepat dan berkualitas dalam rangka mendorong dan mempercepat recovery perekonomian nasional akibat pandemi covid.

"Soal apakah menterinya Bahlil Lahadalia, atau M Luthfi atau nama lain yang beredar seperti Rapsel Ali (menantu Wapres), tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Di luar dua pos kementerian tersebut, saya kira yang perlu dievaluasi adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko," katanya.

Yusa juga mengatakan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko layak direshuffle karena manuver-manuver politiknya terhadap Partai Demokrat telah menabrak batas-batas standar etik dan moral pejabat publik.

Manuver politik Moeldoko, kata dia, juga telah menimbulkan kegaduhan politik yang menguras energi serta menyeret nama baik istana presiden.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved