Breaking News:

PKS Kritik KPK

SP3 Kasus BLBI dan Pelindo II oleh KPK Disesali PKS, Mardani: Kenapa Ini Jadi Contoh Kasus Pertama?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan penyesalannya atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atas kasus Bantuan

Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan penyesalannya atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus PT Pelindo II.

Bagi PKS harusnya kedua kasus ini tidak berakhir seperti saat ini. Imbasnya memberikan pandangan ke publik kurang baik terkait dengan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kembali mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyinggung dua kasus korupsi yang ditangani KPK, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indoneisa (BLBI) serta kasus PT Pelindo II.

Diketahui, KPK memiliki kewenangan mengeluarkan SP3 pada sejumlah kasus korupsi, satu di antaranya kasus BLBI.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera (Youtube/KompasTV)

Mardani menanyakan alasan di balik kasus BLBI diberi SP3.

Sebab, ada dua tersangka yang dibebaskan padahal belum diperiksa KPK, yang seharusnya berstatus in absentia.

Hal itu diungkapkan Mardani melalui akun Twitter-nya, @MardaniAliSera, Selasa (6/4/2021).

"Memang KPK punya kewenangan untuk mengeluarkan SP3 imbas Revisi UU KPK."

"Tapi ada catatan bahwa 2 tersangka yang dibebaskan dari status tersebut belum diperiksa KPK."

Halaman
1234
Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved