Breaking News:

Berita Boltim

Tingkatkan Transparansi, Pemkab Boltim Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan BUMDes Basis SIA

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim DR Ir Sonny Warokka, didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra.

Istimewa
Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Selasa (06/04) bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu. 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Selasa (6/4/2021) bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim DR Ir Sonny Warokka, didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Priyamos SH, serta menghadirkan salah satu perwakilan BPKP Sulut yakni Mudzakir.

Dalam penyampaiannya, Mudzakir menerangkan bahwa Fokus BPKP di daerah adalah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dan desa.

Untuk itu, Bumdes sebagai tulang punggung desa, BPKP memberikan konsultasi pengelolaan keuangan, salah satunya dengan membuat aplikasi sederhana, yaitu Sistem Inormasi Akuntansi (SIA).

“Diharapkan dengan kegiatan Bimtek ini, tata kelola keuangan BUMDes di Boltim akan lebih baik, yakni pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Mudzakir.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Boltim lewat sambutan Bupati yang dibacakannya menghimbau agar dengan adanya Bimtek tersebut,  diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan, penataan administrasi yang baik, dan akuntabel.

Sehingga mampu mengelola BUMDes menjadi motor utama penggerak majunya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Tentunya yang terpenting adalah, BUMDes mampu menggali dan mengelola potensi yang ada di Desa. Sehingga mempunyai nilai ekonomis dan menghasilkan income yang besar bagi Desa itu sendiri,” harap Sekda.

Sekda menambahkan, BUMDes harus diperhatikan oleh seluruh Stakeholder, baik Pemerintah Desa maupun Daerah, apalagi pada tanggal 2 Februari kemarin telah diterbitkan PP Nomor 11 khusus mengatur BUMDes.

Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Pusat terhadap BUMDes, tentu sekaligus menjadi warning bagi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes untuk tidak main-main.

Halaman
12
Penulis: Aditya Lasambu
Editor: Rizali Posumah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved