Pemprov Sulut Hapus Jabatan Eselon IV, Ini Kata Pengamat Pemerintahan

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Akan dihapusnya Jabatan Eselon IV dalam tatanan Birokrasi Pemerintahan yang dinilai minim kinerja, masih belum selesai. 

Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka mengatakan

masalah penaatan Birokrasi secara umum sampai sekarang terlihat pemerintah masih mengalami kesulitan guna mendapatkan 'formula' yang tepat. 

Baca juga: Ivan Kaunang: Manado Sudah Dewasa Dalam Hal Toleransi

Baca juga: Gereja Katolik Kristus Raja Kotamobagu Jalani Jumat Agung secara Virtual

Baca juga: Wenny Lumentut: Tak Peduli Warna Merah Atau Kuning, Penempatan Pejabat Sesuai Kompetensi

Menurutnya, ada berbagai macam cara yang diupayakan termasuk penaatan esolonisasi atau

masalah Eselon IV sebagai langkah meraih efisiensi dan efektifitas jalannya roda pemerintahan.

"Sebenarnya penataan ini berawal dari kebijakan masa lalu dimana birokrasi dijadikan alat kepentingan politik praktis dari pihak yang berkuasa, 

Baca juga: Atta Halilintar dan Aurel Menikah Sabtu Besok, Jokowi dan Prabowo Dikabarkan Jadi Saksi Pernikahan

Baca juga: TERNYATA Ini Penyebab Sinetron Ikatan Cinta Jadi Sukses, Amanda Manopo Ungkap Satu Kisah di Baliknya

Baca juga: Di Tengah Maraknya Aksi Teror, Gubernur Olly Dondokambey Bersyukur Kapolri Bisa Perhatikan Sulut

Nah, Pola ini menyebabkan terjadinya pembengkakan jumlah birokrat dalam pemerintahan dikarenakan upaya melanggengkan kekuasaan," jelas Tumbelaka kepada Tribun Manado.

Di masa lalu, tepatnya pada saat Rezim Soeharto berkuasa,

ada istilah ABG atau ABRI (sekarang TNI dan Polri), Birokrasi dan Golkar dijadikan motor utama mesin politik. 

Pasca tahun 1998 ada upaya memperbaiki dimana TNI dan Polri dipisahkan dari kepentingan penguasa dan Golkar menjadi Partai Golkar yang lebih mandiri. 

Baca juga: Kikav XIII Merdeka Gelar Pekan Olahraga dengan Body Contest

Baca juga: Kisah Pilu 2 Mantan Teroris Dicuci Otak, Nyaris Tewas Melawan Aparat: Allah Tak Takdirkan Saya Mati

Baca juga: TERNYATA Ini Penyebab Sinetron Ikatan Cinta Jadi Sukses, Amanda Manopo Ungkap Satu Kisah di Baliknya

"Namun nampaknya masalah birokrasi masih belum tuntas.

Pola pemanfaatan birokrasi sebagai salah satu instrumen politik mesin politik menjadi sangat rumit

untuk terpecahkan karena sudah terlanjur terjebak dalam postur organisasi yang gemuk yang jauh dari efisiensi," beber Tumbelaka.

Dirinya menilai, Gemuknya postur birokrasi membuat terjadinya beban termasuk dalam hal anggaran. 

Baca juga: Perempuan Cantik Bitung Fify Trijn Mengaku Bali Selalu Masuk List Liburan Tahunan

Baca juga: Kabar Terbaru Rita Gaviola, Dulu Mengemis di Jalan, Kini Makin Cantik & Sukses Jadi Model Terkenal

"Sayangnya, sampai saat ini komitmen penataan postur birokrasi oleh pemerintah terlihat tidak serius dimana lemah dalam konsistensi kebijakan," ujarnya.

Misalkan kegemukan postur birokasi seperti enggan dirampingkan secara serius sehingga terkesan tidak sedikit ASN yang memiliki beban kerja 'ringan'. 

Uniknya, kata Tumbelaka, ditengah gemuknya postur dimana dianggap jumlah ASN melebihi kebutuhan birokrasi

namun pemerintah masih memasukan Tenaga Harian Lepas (THL) dengan jumlah tidak sedikit.

Baca juga: Mbak You Bongkar Rahasia Vicky Taklukkan Puluhan Wanita, Hingga Nikah 25 Kali, Punya Aura Tersendiri

Baca juga: Dua Tahanan Kejaksaan yang Positif Covid-19 Kabur dari Ruang Perawatan, Nekat Lompat dari Jendela

"Makanya, untuk mendapatkan pola kerja yang pas serta efisien

maka perlu keseriusan dan konsistensi pemerintah mendapatkan pola yang tepat dengan langkah awal kajian mendalam terkait pola kerja

dan kebutuhan organisasi yang tepat untuk saat ini dan kedepan," tandas Tumbelaka. (Mjr)

Baca juga: Masih Ingat Femmy Permatasari? Dulu Dilamar Cincin Rp 7 Miliar, Kabarnya Jadi Istri Pria Kaya Raya

Baca juga: Melayat ke Rumah Duka, Wali Kota Tomohon Caroll Senduk Salurkan Langsung Santun Duka

YOUTUBE TRIBUN MANADO: