Breaking News:

Berita Bitung

Ini Kesimpulan Pemohon dan Termohon di Sidang Praperadilan Kasus di Dinas PMPTSP Bitung

Dua hari terakhir, pelaksanaan sidang praperadilan tindak pidana korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

Tribun manado / Christian Wayongkere
pelaksanaan sidang praperadilan dengan agenda pembacaan kesimpulan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Bitung, berlangsung hingga malam hari Selasa (30/3/2021). 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Dua hari terakhir, pelaksanaan sidang praperadilan tindak pidana korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bitung, berlangsung hingga malam hari.

Senin (29/3/2021) sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon dalam hal ini pengacara tersangka AGT alias Han

berlangsung di ruangan Prof  Dr MH Hatta Ali SH MH di lantai 2 Pengadilan Negeri (PN) Bitung hingga pukul 21.30 wita.

Baca juga: Ini yang Dilakukan Dinkes Sulut Agar Warga Manado Tak Paranoid Vaksin AstraZeneca

Baca juga: Wali Kota Kotamobagu Hadiri Rakordawasin Tingkat Provinsi Sulut

Baca juga: Wali Kota Kotamobagu Hadiri Rakordawasin Tingkat Provinsi Sulut

Kemudian pada sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan berlangsung di ruang sidang Cakra PN Bitung, selesai pada pukul 19.00 wita.

Sidang dipimpin oleh majelis hakim tunggal Rustam SH MH selaku wakil ketua PN Bitung, dengan panitera Yose Rizal SH.

Irwan S Tanjung, SH MH pengacara tersangka yang mengajukan gugatan praperadilan,

dalam kesimpulannya mengatakan ada sejumlah poin penting yang menjadi pokok pertimbangan hakim disidang prapradilan penetapan AGT sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

Baca juga: Detik-detik Pejabat AS Buka Baju, Protes Sentimen Anti Asia-Amerika, Lee Wong Pamerkan Luka Perang

Baca juga: Bolmong Berpeluang Dapat Anggaran PEN Rp 300 Miliar

Baca juga: Kisah Remaja 18 Tahun Terpental dari Motor Saat Kilang Balongan Meledak, Khosim Alami Luka Berat

"Pertama kaedah hukum dalam penyelidikan dan penyidikan sangat banyak dilanggar,

sehingga produk penyelidikan atau penyidikan yang melanggar hukum otomatis produknya berupa penetapan tersangka adalah tidak sah dan melanggar hukum," kata Irwan Tanjung.

Lanjut Irwan Tanjung, keterlibatan Aparat pengawasan intern pemerintahan atau disingkat APIP,

Halaman
123
Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved