Gejolak di Partai Demokrat
Kepengurusan Partai Demorat Versi KLB Berpeluang Disahkan, Yasonna Laoly : Kita Teliti Kelengkapan
Yasonna menegaskan, pihaknya akan meneliti apakah hasil KLB itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai.
"Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas,
etika, moral dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit," kata Gatot Nurmantyo seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, Selasa (16/3/2021).
Diketahui, Moeldoko menjabat Panglima TNI ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi presiden.
Baca juga: Perlakuan Gibran Rakabuming Terhadap 65 PSK yang Terkangkap, Warga Apresiasi
Moeldoko yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dipercaya SBY untuk menjadi Panglima TNI.
Dikatakan Gatot, yang dilakukan Moeldoko bukanlah representasi seorang prajurit
yang selalu memegang teguh demokrasi dan bersikap sesuai moral dan etika prajurit.
Sebagai juniornya saat aktif di TNI, Gatot sendiri mengaku
sempat tidak percaya ketika Moeldoko bermanuver dalam kisruh Partai Demokrat.
"Logika berpikir saya, saya tidak menduga. Mengapa, karena beliau adalah senior saya di akademi militer,
beliau juga ikut membentuk saya," ujar Gatot.
"Dengan seluruh atribut (prajurit) yang melekat, hingga ikut KLB dan terima didaulat sebagai Ketua Umum,
sangat susah bagi saya menduga bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan
sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).