Jokowi: 'Ada yang Cari Muka, Ingin Menampar Saya dan Menjerumuskan'

TRIBUNMANADO.CO.DO - Wacana masa jabatan Presiden 3 periode disinggung oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani.

Arsul Sani menyatakan, MPR sama sekali tidak mengagendakan rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah sempat menanggapi hal tersebut, dan menyinggung oknum yang ingin menjerumuskannya.

Arsul Sani menyampaikan tanggapan soal pernyataan pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menyebutkan ada skenario mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

"Bisa saya tegaskan di MPR saat ini tidak ada agenda sama sekali untuk mengubah pasal masa jabatan Presiden.

(Foto: Wakil Ketua MPR fraksi PPP, Arsul Sani./KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)

Jangankan agenda perubahan, bahkan tingkatan pemikiran awal saja tidak ada sampai saat ini," kata Arsul saat dihubungi, Senin (15/3/2021).

Arsul menuturkan, satu-satunya yang sedang didalami dan dikaji oleh MPR hanyalah hal yang terkait dengan pokok-pokok haluan negara (PPHN).

Baca juga: Survei Pilpres 2024, Jokowi Tak Tertandingi Jika Kembali Maju, Namun Wacana 3 Periode Ditolak

Baca juga: Amien Rais Ungkap Ada Skenario Jokowi Jabat Presiden 3 Periode hingga Hapus Prinsip Pancasila

Baca juga: Jokowi Diledek Rizal Ramli, Disambut Petruk Hidung Panjang: Butet Kok Sudah Mulai Jail

Ia menyebut, dari lima rekomendasi MPR periode sebelumnya pun tidak ada materi terkait masa jabatan presiden tiga periode.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebut partainya berpendapat bahwa masa jabatan presiden tidak perlu diubah.

"Sejauh ini tidak ada yang mengusulkan atau bahkan sekedar bicara-bicara informal dengan MPR atau parpol pendukung pemerintahan.

Bahwa di ruang publik ada yang usul atau bicara soal itu, tentu tidak bisa dilarang," kata Arsul Sani.

Arsul pun menilai tudingan yang dilontarkan oleh Amien sebagai hal biasa.

Menurut dia, Amien, sudah biasa melempar dugaan ke ruang publik tanpa mengecek dahulu ke pihak-pihak terkait.

"Dalam hal ini seperti pimpinan MPR dan kalangan parpol pendukung pemerintahan.