Breaking News:

Penanganan Covid

Warga Bolsel yang Menolak Divaksin Tak Bakal Terima Bantuan Sosial

Pemkab berharap seluruh warga di Kabupaten Bolsel mendukung dan mengikuti program Vaksinasi Nasional Covid-19

Tribun Manado / Nielton Durado
Pemkab berharap seluruh warga di Kabupaten Bolsel mendukung dan mengikuti program Vaksinasi Nasional Covid-19.  

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemkab berharap seluruh warga di Kabupaten Bolsel mendukung dan mengikuti program Vaksinasi Nasional Covid-19. 

Bagi warga yang menolak divaksin, harus siap menerima konsekuensi berupa sanksi.

Hal ini ditegaskan oleh Bupati Haji Iskandar Kamaru yang baru saja dilantik pada Jumat (26/2/2021) pekan lalu, dalam apel perdananya, Senin (1/3/2021) di lingkungan kantor Bupati Bolsel. 

Baca juga: Alex Sitorus Kembali Jabat GM Terminal Peti Kemas Bitung

Baca juga: FBS Unima Targetkan Terima 600 Mahasiswa Baru Tahun Ini

Baca juga: Sempat Berpolemik, KPU Bitung Akhirnya Bayar Honor PPS dan PPK

“Bagi masyarakat yang tidak mau divaksin, pemerintah sudah menyiapkan sanksi, salah satu di antaranya pencabutan dari daftar penerima bantuan sosial (bansos)," tegasnya.

Disebutkannya, pemberlakuan sanksi tersebut memiliki landasan hukum yang jelas.

Yakni mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021.

Baca juga: Begini Harapan Gadis Cantik Natasya Iroth Terhadap Kepala Daerah Baru

Baca juga: Michael Wattimena Ungkap saat Dirayu Jhoni Allen Kudeta AHY dan Janji Pertemukan Moeldoko

Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19. 

Mereka yang telah ditetapkan sebagai  penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi. 

"Kecuali bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria,” jelas pasangan Wakil Bupati Dedi Abdul Hamid ini dihadapan seluruh ASN Bolsel.

Baca juga: Reses di Pelabuhan Bitung, Legislator Cantik Asal Sulut Temukan Sejumlah Catatan

Baca juga: Wakili Gubernur Sulut, Christiano Talumepa Pimpin Serah Terima Bupati dan Wabup Boltim

Dijelaskan, dalam Perpres tersebut diberlakukan sanksi berupa penundaan atau pengberhentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Halaman
123
Penulis: Nielton Durado
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved